Klaten, ANTARA JATENG - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pemerintah memastikan ketersediaan vaksin sebagai upaya mengantisipasi penyebaran wabah difteri.
"Dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah mengantisipasi, kami juga bersinergi dan bergotong-royong dengan Pemda baik itu Wali Kota, Bupati, maupun Gubernur untuk memastikan ketersediaan vaksin cukup di seluruh Indonesia," kata Puan di Kabupaten Klaten, Selasa.
Ia mengatakan jika di satu daerah sudah ada yang terkena wabah difteri maka pasien tersebut harus segera diobati di rumah sakit, sedangkan bagi warga lain diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas sebagai langkah pencegahan penularan wabah tersebut.
Menurut dia, pasien yang positif terkena penularan difteri harus diisolasi di rumah sakit untuk mencegah penularan pada orang lain.
"Pada dasarnya kesiapan pemerintah berkaitan penyebaran difteri ini adalah melalui vaksin yang sudah siap di setiap daerah. Selain itu ketersediaan antibiotik untuk penyembuhan juga disiapkan," katanya.
Sementara itu, disinggung mengenai kesiapan puskesmas dan jaminan pemerintah memastikan ketersediaan vaksin di setiap puskesmas, Puan mengatakan dari hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan seharusnya tidak ada puskesmas yang mengalami kekosongan stok vaksin.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan akan melakukan imunisasi serentak sebagai respon atas penyebaran kasus difteri di sejumlah daerah atau "outbreak response immunization" (ORI). Meski demikian, program tersebut baru akan dilakukan di tiga provinsi mulai 11 Desember 2017.
Direktur Surveilans dan Karantina Kementerian Kesehatan Jane Soepardi mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit difteri.
Ia mengatakan ketiga provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Menurut dia, dipilihnya ketiga provinsi tersebut mengingat kasus difteri dan kepadatan penduduk di tiga provinsi cukup tinggi.
Menurut dia, imunisasi akan dilakukan di sekolah, selain itu warga bisa memperoleh vaksinasi gratis melalui puskesmas.
"Dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah mengantisipasi, kami juga bersinergi dan bergotong-royong dengan Pemda baik itu Wali Kota, Bupati, maupun Gubernur untuk memastikan ketersediaan vaksin cukup di seluruh Indonesia," kata Puan di Kabupaten Klaten, Selasa.
Ia mengatakan jika di satu daerah sudah ada yang terkena wabah difteri maka pasien tersebut harus segera diobati di rumah sakit, sedangkan bagi warga lain diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas sebagai langkah pencegahan penularan wabah tersebut.
Menurut dia, pasien yang positif terkena penularan difteri harus diisolasi di rumah sakit untuk mencegah penularan pada orang lain.
"Pada dasarnya kesiapan pemerintah berkaitan penyebaran difteri ini adalah melalui vaksin yang sudah siap di setiap daerah. Selain itu ketersediaan antibiotik untuk penyembuhan juga disiapkan," katanya.
Sementara itu, disinggung mengenai kesiapan puskesmas dan jaminan pemerintah memastikan ketersediaan vaksin di setiap puskesmas, Puan mengatakan dari hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan seharusnya tidak ada puskesmas yang mengalami kekosongan stok vaksin.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan akan melakukan imunisasi serentak sebagai respon atas penyebaran kasus difteri di sejumlah daerah atau "outbreak response immunization" (ORI). Meski demikian, program tersebut baru akan dilakukan di tiga provinsi mulai 11 Desember 2017.
Direktur Surveilans dan Karantina Kementerian Kesehatan Jane Soepardi mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit difteri.
Ia mengatakan ketiga provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Menurut dia, dipilihnya ketiga provinsi tersebut mengingat kasus difteri dan kepadatan penduduk di tiga provinsi cukup tinggi.
Menurut dia, imunisasi akan dilakukan di sekolah, selain itu warga bisa memperoleh vaksinasi gratis melalui puskesmas.