Semarang, ANTARA JATENG - BKKBN menegaskan bahwa pelayanan program keluarga berencana (KB) mengikuti perkembangan zaman baik dari digitalisasi sarana prasarana maupun perkembangan program yang terus mengalami peningkatan.
Sekretari Utama BKKBN RI Nofrijal di Semarang, Rabu menjelaskan bahwa ada banyak perubahan yang tidak dapat dielakkan oleh BKKBN termasuk oleh sumber daya atau petugas yang bertugas di lapangan yakni para penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
"Banyak perubahan mendasar yang tidak bisa dielakkan dan kita harus bisa meyakinkan kepada masyarakat," katanya saat memberikan pembekalan dalam Temu Kerja Penyuluh KKBPK di Auditorium Pancasila Akpol Semarang, Semarang.
Ia mencontohkan di era demokrasi, menjadikan petugas penyuluh lapangan harus bisa lebih banyak dialog atau diskusi, banyak mendengar, dan memperhatikan pemenuhan terhadap hak asasi manusia (HAM).
"Tidak hanya hanya era demokrasi, tetapi kita juga dihadapkan pada sentralisasi otonomi dan menjadikan pemeritah daerah paham dan semakin kuat," katanya.
Selain itu, lanjut Nofrizal, ada banyak isu yang juga berkembang seperti bonus demografi dan pelayanan KB yang nantinya berhadapan dengan pelayanan program pemerintah Indonesia Coverage di tahun 2019.
Ia menambahkan bahwa BKKBN menyediakan alat kontrasepsi bagi seluruh pasangan usia subur peserta jaminan kesehatan nasinal (JKN) yang melakukan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, KB, skrining kesehatan serta konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi, maupun pelayanan efek samping.
Sekretari Utama BKKBN RI Nofrijal di Semarang, Rabu menjelaskan bahwa ada banyak perubahan yang tidak dapat dielakkan oleh BKKBN termasuk oleh sumber daya atau petugas yang bertugas di lapangan yakni para penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
"Banyak perubahan mendasar yang tidak bisa dielakkan dan kita harus bisa meyakinkan kepada masyarakat," katanya saat memberikan pembekalan dalam Temu Kerja Penyuluh KKBPK di Auditorium Pancasila Akpol Semarang, Semarang.
Ia mencontohkan di era demokrasi, menjadikan petugas penyuluh lapangan harus bisa lebih banyak dialog atau diskusi, banyak mendengar, dan memperhatikan pemenuhan terhadap hak asasi manusia (HAM).
"Tidak hanya hanya era demokrasi, tetapi kita juga dihadapkan pada sentralisasi otonomi dan menjadikan pemeritah daerah paham dan semakin kuat," katanya.
Selain itu, lanjut Nofrizal, ada banyak isu yang juga berkembang seperti bonus demografi dan pelayanan KB yang nantinya berhadapan dengan pelayanan program pemerintah Indonesia Coverage di tahun 2019.
Ia menambahkan bahwa BKKBN menyediakan alat kontrasepsi bagi seluruh pasangan usia subur peserta jaminan kesehatan nasinal (JKN) yang melakukan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, KB, skrining kesehatan serta konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi, maupun pelayanan efek samping.