Semarang, ANTARA JATENG - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjamin pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh warga yang pembiayaannya oleh pemerintah melalui program Universal Health Coverage (UHC).
"Kami bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk program UHC. Sudah kami alokasikan dalam APBD," katanya usai peluncuran program UHC di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang, Rabu.
Menurut di, program UHC secara prinsip adalah pemerintah melalui Pemkot Semarang dan BPJS Kesehatan melindungi masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, termasuk ketika harus dirawat inap.
Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, menjelaskan program UHC baru diluncurkan pertama kalinya di Jawa Tengah yang akan berlaku mulai 1 November 2017. Hal ini merupakan kebijakan yang "disengkuyung" secara bersama.
"Prinsipnya, Pemkot Semarang menjamin warganya untuk berobat dan `opname` gratis. Syaratnya, yang penting mau dirawat di kelas III. Kami telah menambah 93.365 jiwa cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan," katanya.
Guna mendukung program UHC, Pemkot Semarang akan membangun tambahan ruang rawat inap di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro untuk menjamin ketersediaan kamar dengan mengutamakan pelayanan kelas III.
Saat ini, kata politikus PDI Perjuangan itu, pelayanan di RSUD itu memang lebih pada masyarakat di kelas III.
Selain Ruang Nakula di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, kata dia, pada tahun depan akan dibangun Ruang Sadewa khusus untuk kelas III. Namun, fasilitasnya jauh lebih baik daripada kelas III yang lainnya.
Direktur Perluasan dan Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan bahwa sampai saat ini sebanyak 54 kabupaten/kota di Indonesia yang telah bekerja sama melaksanakan program UHC.
"Semarang menjadi kota pertama di Jateng yang menjadi pelopor program ini. Sekali lagi, kami apresiasi Pemkot Semarang yang telah mengisiasi karena bukan hal yang mudah, terutama dukungan anggaran," katanya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Bimantoro mengatakan bahwa data yang dihimpun hingga 30 September 2017 tercatat 1.472.500 peserta dari total penduduk Kota Semarang sebanyak 1.648.279 jiwa.
"Pemkot Semarang telah menambah sebanyak 93.365 jiwa untuk kepesertaan BPJS Kesehatan hingga mencapai cakupan peserta 95 persen dari jumlah penduduk di Kota Semarang," katanya.
Pada kesempatan itu, dilakukan pula pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara yang dilakukan di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Halmahera, Semarang.
Setidaknya, ada 350 pasien yang melakukan cek kanker serviks dan payudara gratis yang selanjutnya akan dilakukan tindakan lanjutan jika terdeteksi positif mengidap penyakit tersebut.
"Kami bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk program UHC. Sudah kami alokasikan dalam APBD," katanya usai peluncuran program UHC di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang, Rabu.
Menurut di, program UHC secara prinsip adalah pemerintah melalui Pemkot Semarang dan BPJS Kesehatan melindungi masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, termasuk ketika harus dirawat inap.
Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, menjelaskan program UHC baru diluncurkan pertama kalinya di Jawa Tengah yang akan berlaku mulai 1 November 2017. Hal ini merupakan kebijakan yang "disengkuyung" secara bersama.
"Prinsipnya, Pemkot Semarang menjamin warganya untuk berobat dan `opname` gratis. Syaratnya, yang penting mau dirawat di kelas III. Kami telah menambah 93.365 jiwa cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan," katanya.
Guna mendukung program UHC, Pemkot Semarang akan membangun tambahan ruang rawat inap di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro untuk menjamin ketersediaan kamar dengan mengutamakan pelayanan kelas III.
Saat ini, kata politikus PDI Perjuangan itu, pelayanan di RSUD itu memang lebih pada masyarakat di kelas III.
Selain Ruang Nakula di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, kata dia, pada tahun depan akan dibangun Ruang Sadewa khusus untuk kelas III. Namun, fasilitasnya jauh lebih baik daripada kelas III yang lainnya.
Direktur Perluasan dan Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan bahwa sampai saat ini sebanyak 54 kabupaten/kota di Indonesia yang telah bekerja sama melaksanakan program UHC.
"Semarang menjadi kota pertama di Jateng yang menjadi pelopor program ini. Sekali lagi, kami apresiasi Pemkot Semarang yang telah mengisiasi karena bukan hal yang mudah, terutama dukungan anggaran," katanya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Bimantoro mengatakan bahwa data yang dihimpun hingga 30 September 2017 tercatat 1.472.500 peserta dari total penduduk Kota Semarang sebanyak 1.648.279 jiwa.
"Pemkot Semarang telah menambah sebanyak 93.365 jiwa untuk kepesertaan BPJS Kesehatan hingga mencapai cakupan peserta 95 persen dari jumlah penduduk di Kota Semarang," katanya.
Pada kesempatan itu, dilakukan pula pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara yang dilakukan di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Halmahera, Semarang.
Setidaknya, ada 350 pasien yang melakukan cek kanker serviks dan payudara gratis yang selanjutnya akan dilakukan tindakan lanjutan jika terdeteksi positif mengidap penyakit tersebut.