Helatan Internasional Indian Ocean Dialogue 2017 baru saja digelar oleh Indian Ocean Rim Association (IORA). IORA adalah organisasi internasional yang terdiri atas negara-negara pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, termasuk Indonesia.
IORA merupakan forum regional, bersifat tripartit, menghimpun perwakilan dari negara, bisnis, dan akademia, untuk mempromosikan kerja sama dan interaksi erat di antara mereka. Selain diwakili para akademisi dan praktisi terkait, turut hadir pula Kementerian Luar Negeri sebagai perwakilan pemerintah.
Penulis sendiri diundang dalam Indian Ocean Dialogue 2017 yang digelar di Abu Dhabi untuk berbicara tentang kerja sama internasional dalam memperkuat keamaan siber di wilayah Samudra Hindia.
Karakteristik Samudra Hindia memang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama dalam hal keamanan regional. Potensi konflik antarnegara dan ancaman dari pihak luar masih cukup besar di wilayah yang dihuni negara-negara Asia dan Afrika ini. Ancaman konflik terhadap negara-negara di Samudra Hindia dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari konflik sektarian, perebutan sumber daya alam, terorisme, geopolitik kawasan, hingga ancaman perompakan yang terjadi menahun.
Stabilitas keamanaan di negara-negara dekat Samudra Hindia juga belum juga usai. Perang yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia hingga menimbulkan gelombang pengungsi menjadi tragedi yang masih berlangsung hingga kini. Namun, ancaman konflik fisik ternyata juga diikuti ancaman lain yang tidak kalah mengerikan, yakni ancaman keamanan siber.
Kasus teranyar, yakni konflik serius antara beberapa negara Teluk yang dimotori Arab Saudi dan negara Teluk lainnya, Qatar. Konflik ini diawali dengan isu peretasan pada Qatar News Agency. Konflik antara beberapa negara Teluk dan Qatar ini menjadi bukti jika ancaman keamanan siber kemudian berubah menjadi konflik regional yang belum reda hingga kini.
Belum lagi bicara kasus perompakan di Samudra Hindia. Beberapa anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) pernah turut menjadi korban perompakan di lepas laut Samudra Hindia. Perompak Samudra Hindia diketahui menguasai teknologi. Mereka memiliki scanner radio yang bisa memonitoring percakapan antarkapal yang melintas.
Perompak ini juga tidak bekerja sendiri, ada pihak-pihak yang membantu menyuplai informasi. Pihak-pihak ini mengerti teknologi, bahkan peretasan bisa dilakukan bila memang diperlukan data yang penting yang tidak dimuat bebas di internet.
Kasus terorisme juga menjadi ancaman negara-negara di kawasan Samudra Hindia. Jaringan terorisme internasional menggunakan internet dalam melakukan berbagai aksinya. Jika dilihat dari polanya, grup teroris internasional menggunakan internet untuk beberapa tujuan.
Pertama, penanaman paham radikal dan melakukan rekrutmen. Kedua, melakukan propaganda, kemudian menggunakan internet untuk mencari sumber pendanaan dan saling mengirimkan pendanaan lintas negara. Pola selanjutnya, teroris menggunakan internet untuk melatih dan merencanakan aksi.
Tiga ancaman terakhir menjadi bukti jika keamanan siber di negara-negara kawasan Samudra Hindia masih perlu ditingkatkan. Standar keamanan siber yang masih belum tercapai dengan baik memudahkan adanya upaya spionase, perusakan, dan pencurian infomasi.
Bangun Kekuatan Siber
Indian Ocean Dialogue 2017 menjadi ajang strategis untuk menguatkan kerja sama internasional guna membangun kekuatan siber bersama-sama. Potensi konflik yang sudah besar di kawasan akan bertambah besar bila negara-negara di kawasan Samudra Hindia tidak menyamakan persepsi tentang pentingnya keamanan siber.
Setiap negara perlu mempunyai badan siber dan juga pusat operasinya, bisa berupa security operation center (SOC) yang berfungsi mendeteksi, menganalisis, dan juga memperkuat pertahanan siber setiap negara. Indonesia sendiri baru memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2017.
Jika setiap negara sudah memiliki SOC, kerja sama internasional bisa dijalin. Negara-negara yang memiliki SOC bisa membangun early warning system bersama. Bila ada serangan siber di satu negara, negara lain bisa langsung waspada, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk ikut membantu.
Serangan global Ransomware Wannacry beberapa waktu lalu membuktikan jika setiap negara tidak bisa berdiri sendiri menghadapi sebuah serangan siber global. Kerja sama antarnegara dalam keamanan siber adalah sebuah keniscayaan. Tentu setiap negara memiliki kepentingan. Oleh karena itu, komunikasi antarnegara dalam kerja sama keamanan siber juga harus dibahas dan ditentukan apa saja yang boleh dan tidak boleh dibagi.
Sebagai gambaran, kerja sama informasi keamanan siber bisa dilakukan untuk mendeteksi, menganalisis, dan mencegah serangan siber yang terjadi. Jika sistem SOC antarnegara terkoneksi, sebuah informasi serangan dalam sebuah sistem akan dengan cepat dibagikan ke setiap negara untuk dilakukan mitigasi serangan.
Deteksi ini memungkinkan setiap negara mengambil tindakan pengamanan secara dini terhadap sebuah serangan.
Bahkan, mungkin saja jika kerja sama dilakukan dengan cukup baik, tindakan pengamanan oleh sebuah negara otomatis juga mengamankan aset milik negara lain yang terkoneksi. Tentu atas seizin otorisasi negara yang bersangkutan.
Kerja sama keamanan siber oleh negara-negara anggota IORA memiliki beberapa aspek strategis. Kerja sama ini bisa mewujudkan peningkatan kemampuan keamanan siber masing-masing negara dengan pelatihan bersama. Kerja sama keamanan siber juga bisa menjadi Centre for Security Certification, Research and Development yang berguna menyamakan persepsi dan kemampuan setiap negara dalam menghadapi ancaman siber.
Pusat keamaan siber kawasan juga memiliki fungsi strategis sebagai global response centre jika pada masa depan muncul kembali serangan siber yang memiliki dampak luas di kawasan. Tentunya setelah didahului dengan cyber threat infomation sharing oleh masing-masing SOC. Salah satu kunci keamanan siber adalah enkripsi. Lewat enkripsi, celah pihak luar mengeksploitasi sebuah data akan menyempit. Ancaman peretasan, perompakan, dan terorisme bisa diminimalisasi dengan tindakan enkripsi. Kerja sama keamanan siber juga harus menjadi pusat enkripsi kawasan.
Indian Ocean Dialogue 2017 adalah modal awal untuk menjajaki kerja sama dalam keamanan siber di kawasan. Prioritas utama tentu saja setiap negara mengamankan aset-aset strategis miliknya dengan sebuah pengamanan siber yang terintegrasi dalam bentuk SOC. Lantas untuk mendeteksi ancaman yang masih cukup besar di kawasan, kerja sama antarnegara di wilayah Samudra Hindia segera mungkin harus diwujudkan.
Saatnya meluaskan pandangan tentang ancaman teritorial yang tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga serangan siber yang bisa mengguncang stabilitas di kawasan Samudra Hindia. Memperkuat barisan dengan menjalin kerja sama regional adalah salah satu cara untuk meminimalisasi kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan siber.
*) Penulis adalah pegiat keamanan siber, kini aktif sebagai Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC (Communication and Information System Secuirty Research Center).
IORA merupakan forum regional, bersifat tripartit, menghimpun perwakilan dari negara, bisnis, dan akademia, untuk mempromosikan kerja sama dan interaksi erat di antara mereka. Selain diwakili para akademisi dan praktisi terkait, turut hadir pula Kementerian Luar Negeri sebagai perwakilan pemerintah.
Penulis sendiri diundang dalam Indian Ocean Dialogue 2017 yang digelar di Abu Dhabi untuk berbicara tentang kerja sama internasional dalam memperkuat keamaan siber di wilayah Samudra Hindia.
Karakteristik Samudra Hindia memang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama dalam hal keamanan regional. Potensi konflik antarnegara dan ancaman dari pihak luar masih cukup besar di wilayah yang dihuni negara-negara Asia dan Afrika ini. Ancaman konflik terhadap negara-negara di Samudra Hindia dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari konflik sektarian, perebutan sumber daya alam, terorisme, geopolitik kawasan, hingga ancaman perompakan yang terjadi menahun.
Stabilitas keamanaan di negara-negara dekat Samudra Hindia juga belum juga usai. Perang yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia hingga menimbulkan gelombang pengungsi menjadi tragedi yang masih berlangsung hingga kini. Namun, ancaman konflik fisik ternyata juga diikuti ancaman lain yang tidak kalah mengerikan, yakni ancaman keamanan siber.
Kasus teranyar, yakni konflik serius antara beberapa negara Teluk yang dimotori Arab Saudi dan negara Teluk lainnya, Qatar. Konflik ini diawali dengan isu peretasan pada Qatar News Agency. Konflik antara beberapa negara Teluk dan Qatar ini menjadi bukti jika ancaman keamanan siber kemudian berubah menjadi konflik regional yang belum reda hingga kini.
Belum lagi bicara kasus perompakan di Samudra Hindia. Beberapa anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) pernah turut menjadi korban perompakan di lepas laut Samudra Hindia. Perompak Samudra Hindia diketahui menguasai teknologi. Mereka memiliki scanner radio yang bisa memonitoring percakapan antarkapal yang melintas.
Perompak ini juga tidak bekerja sendiri, ada pihak-pihak yang membantu menyuplai informasi. Pihak-pihak ini mengerti teknologi, bahkan peretasan bisa dilakukan bila memang diperlukan data yang penting yang tidak dimuat bebas di internet.
Kasus terorisme juga menjadi ancaman negara-negara di kawasan Samudra Hindia. Jaringan terorisme internasional menggunakan internet dalam melakukan berbagai aksinya. Jika dilihat dari polanya, grup teroris internasional menggunakan internet untuk beberapa tujuan.
Pertama, penanaman paham radikal dan melakukan rekrutmen. Kedua, melakukan propaganda, kemudian menggunakan internet untuk mencari sumber pendanaan dan saling mengirimkan pendanaan lintas negara. Pola selanjutnya, teroris menggunakan internet untuk melatih dan merencanakan aksi.
Tiga ancaman terakhir menjadi bukti jika keamanan siber di negara-negara kawasan Samudra Hindia masih perlu ditingkatkan. Standar keamanan siber yang masih belum tercapai dengan baik memudahkan adanya upaya spionase, perusakan, dan pencurian infomasi.
Bangun Kekuatan Siber
Indian Ocean Dialogue 2017 menjadi ajang strategis untuk menguatkan kerja sama internasional guna membangun kekuatan siber bersama-sama. Potensi konflik yang sudah besar di kawasan akan bertambah besar bila negara-negara di kawasan Samudra Hindia tidak menyamakan persepsi tentang pentingnya keamanan siber.
Setiap negara perlu mempunyai badan siber dan juga pusat operasinya, bisa berupa security operation center (SOC) yang berfungsi mendeteksi, menganalisis, dan juga memperkuat pertahanan siber setiap negara. Indonesia sendiri baru memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2017.
Jika setiap negara sudah memiliki SOC, kerja sama internasional bisa dijalin. Negara-negara yang memiliki SOC bisa membangun early warning system bersama. Bila ada serangan siber di satu negara, negara lain bisa langsung waspada, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk ikut membantu.
Serangan global Ransomware Wannacry beberapa waktu lalu membuktikan jika setiap negara tidak bisa berdiri sendiri menghadapi sebuah serangan siber global. Kerja sama antarnegara dalam keamanan siber adalah sebuah keniscayaan. Tentu setiap negara memiliki kepentingan. Oleh karena itu, komunikasi antarnegara dalam kerja sama keamanan siber juga harus dibahas dan ditentukan apa saja yang boleh dan tidak boleh dibagi.
Sebagai gambaran, kerja sama informasi keamanan siber bisa dilakukan untuk mendeteksi, menganalisis, dan mencegah serangan siber yang terjadi. Jika sistem SOC antarnegara terkoneksi, sebuah informasi serangan dalam sebuah sistem akan dengan cepat dibagikan ke setiap negara untuk dilakukan mitigasi serangan.
Deteksi ini memungkinkan setiap negara mengambil tindakan pengamanan secara dini terhadap sebuah serangan.
Bahkan, mungkin saja jika kerja sama dilakukan dengan cukup baik, tindakan pengamanan oleh sebuah negara otomatis juga mengamankan aset milik negara lain yang terkoneksi. Tentu atas seizin otorisasi negara yang bersangkutan.
Kerja sama keamanan siber oleh negara-negara anggota IORA memiliki beberapa aspek strategis. Kerja sama ini bisa mewujudkan peningkatan kemampuan keamanan siber masing-masing negara dengan pelatihan bersama. Kerja sama keamanan siber juga bisa menjadi Centre for Security Certification, Research and Development yang berguna menyamakan persepsi dan kemampuan setiap negara dalam menghadapi ancaman siber.
Pusat keamaan siber kawasan juga memiliki fungsi strategis sebagai global response centre jika pada masa depan muncul kembali serangan siber yang memiliki dampak luas di kawasan. Tentunya setelah didahului dengan cyber threat infomation sharing oleh masing-masing SOC. Salah satu kunci keamanan siber adalah enkripsi. Lewat enkripsi, celah pihak luar mengeksploitasi sebuah data akan menyempit. Ancaman peretasan, perompakan, dan terorisme bisa diminimalisasi dengan tindakan enkripsi. Kerja sama keamanan siber juga harus menjadi pusat enkripsi kawasan.
Indian Ocean Dialogue 2017 adalah modal awal untuk menjajaki kerja sama dalam keamanan siber di kawasan. Prioritas utama tentu saja setiap negara mengamankan aset-aset strategis miliknya dengan sebuah pengamanan siber yang terintegrasi dalam bentuk SOC. Lantas untuk mendeteksi ancaman yang masih cukup besar di kawasan, kerja sama antarnegara di wilayah Samudra Hindia segera mungkin harus diwujudkan.
Saatnya meluaskan pandangan tentang ancaman teritorial yang tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga serangan siber yang bisa mengguncang stabilitas di kawasan Samudra Hindia. Memperkuat barisan dengan menjalin kerja sama regional adalah salah satu cara untuk meminimalisasi kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan siber.
*) Penulis adalah pegiat keamanan siber, kini aktif sebagai Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC (Communication and Information System Secuirty Research Center).