Solo, ANTARA JATENG - Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah menyatakan penerapan transaksi nontunai jangan sampai merugikan masyarakat.
"Mengenai kebijakan transaksi nontunai ini jangan dianggap seluruh masyarakat `familiar` dengan nontunai. Dalam hal ini harus ada fasilitas untuk transaksi tunai juga," kata Ketua LP2K Provinsi Jawa Tengah Ngargono melalui sambungan telepon, Jumat.
Selain itu, katanya, mengenai alat yang digunakan untuk transaksi nontunai, misalnya kartu isi ulang jangan membebani masyarakat dengan alasan biaya administrasi.
"Misalnya isi kartu Rp100.000, tetapi ada biaya administrasi Rp3.000 dan ini dibebankan kepada konsumen. Seharusnya biaya seperti ini ditanggung bank yang mengeluarkan kartu tersebut," katanya.
Begitu juga dengan fasilitas yang digunakan sebagai alat transaksi seperti ponsel dengan sistem android, dinilainya juga tidak berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah.
Seperti yang belum lama ini mulai diterapkan di sejumlah pedagang di Pasar Klewer Solo. Atas inisiasi dari Bank Tabungan Negara (BTN), sejumlah pedagang mulai menggunakan aplikasi tertentu untuk bisa bertransaksi nontunai dengan konsumen.
Terkait hal itu, pihaknya menganggap tidak semua pedagang bisa mengikuti kebijakan tersebut, bahkan sebagian dari mereka akan kesulitan ketika ingin transaksi.
"Misalnya untuk bisa bertransaksi `online`, konsumen harus menggunakan alat teknologi tertentu yang akhirnya mengeluarkan biaya untuk membelinya. Ini tidak `fair`. Kesannya tidak berpihak kepada masyarakat kecil," katanya.
Oleh karena itu, sebagai langkah bijak pihaknya berharap agar masyarakat tetap memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menggunakan transaksi nontunai atau tunai.
"Mengenai kebijakan transaksi nontunai ini jangan dianggap seluruh masyarakat `familiar` dengan nontunai. Dalam hal ini harus ada fasilitas untuk transaksi tunai juga," kata Ketua LP2K Provinsi Jawa Tengah Ngargono melalui sambungan telepon, Jumat.
Selain itu, katanya, mengenai alat yang digunakan untuk transaksi nontunai, misalnya kartu isi ulang jangan membebani masyarakat dengan alasan biaya administrasi.
"Misalnya isi kartu Rp100.000, tetapi ada biaya administrasi Rp3.000 dan ini dibebankan kepada konsumen. Seharusnya biaya seperti ini ditanggung bank yang mengeluarkan kartu tersebut," katanya.
Begitu juga dengan fasilitas yang digunakan sebagai alat transaksi seperti ponsel dengan sistem android, dinilainya juga tidak berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah.
Seperti yang belum lama ini mulai diterapkan di sejumlah pedagang di Pasar Klewer Solo. Atas inisiasi dari Bank Tabungan Negara (BTN), sejumlah pedagang mulai menggunakan aplikasi tertentu untuk bisa bertransaksi nontunai dengan konsumen.
Terkait hal itu, pihaknya menganggap tidak semua pedagang bisa mengikuti kebijakan tersebut, bahkan sebagian dari mereka akan kesulitan ketika ingin transaksi.
"Misalnya untuk bisa bertransaksi `online`, konsumen harus menggunakan alat teknologi tertentu yang akhirnya mengeluarkan biaya untuk membelinya. Ini tidak `fair`. Kesannya tidak berpihak kepada masyarakat kecil," katanya.
Oleh karena itu, sebagai langkah bijak pihaknya berharap agar masyarakat tetap memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menggunakan transaksi nontunai atau tunai.