Sleman, ANTARA JATENG - Memasuki penghujung tahun 2017, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan serius di wilayah siber. Oleh karena itu, diperlukan konsep yang tepat sehingga bisa diwujudkan kehidupan siber yang berpancasila di Tanah Air.
"Apalagi saat ini begitu banyak berita yang tidak jelas kebenaranya dan cenderung mendorong masyarakat dalam perpecahan," kata pakar keamanan siber Pratama Persadha pada Seminar Nasional "Sains dan Teknologi Pancasila untuk Keagungan Bangsa" di Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu.
Doktor Pratama tampil sebagai narasumber setela Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Mochtar Riady (pengusaha/pendiri Lippo Group), Rektor UNY Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. Seminar dalam rangka meneguhkan Pancasila dan mangayubagya pelantikan Sri Sultan H.B. X sebagai Gubernur DIY ini dimoderatori Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof. Dr. Nindyo Pramono.
Menurut Pratama, diperlukan aturan dan teladan dalam kehidupan siber di Tanah Air. Pemerintah bisa memberikan aturan yang jelas, sementara masyarakat bisa secara sendiri ataupun bersama-sama membangun konten positif.
"Dalam kehidupan siber bernapaskan Pancasila, kita punya tujuan tidak hanya berkehidupan yang aman dan damai. Lebih dari itu, lewat teknologi dan wilayah siber kita bisa meningkatkan daya saing sekaligus kesejahteraan masyarakat," kata Pratama.
Keamanan Siber
Terkait dengan visi Yogyakarta menjadi Cyber Province 2019, Pratama menegaskan bahwa media sosial dapat menjadi pintu masuk informasi paling utama yang dapat menjadi sarana promosi murah, cepat, dan tepat sasaran.
Walaupun demikian, Pratama mengingatkan bahwa keamanan data dan informasi digital harus menjadi prioritas penting.
"Mengingat pada tahun 2015, jumlah kasus kejahatan siber di Indonesia meningkat signifikan hingga 389 persen dari tahun 2014," lanjut Pratama mengutip data dari Microsoft Indonesia.
Pemerintah dan masyarakat sering kali abai terhadap bahaya ancaman siber ini. Pemerintah sering kali mampu membangun teknologi sistem siber yang andal dan terkoneksi dengan standar enterprise. Namun, acap alpa terhadap pengamanannya.
"Padahal, makin banyak sistem siber yang terkoneksi, makin rentan terdampak serangan jika tak disiapkan pengamanan yang memadai," kata Pratama.
Hal yang sama terjadi di level masyarakat. Survei Kaspersky menunjukan bahwa 58 persen masyarakat Indonesia tidak percaya mereka menjadi target serangan siber. Hasil ini dikuatkan hasil survei lembaga keamanan CISSReC yang mencatat bahwa 67 persen masyarakat 10 kota besar di Tanah Air tidak mengindahkan imbauan Kominfo saat terjadi serangan wannacry beberapa saat lalu.
"Menjadi PR kita untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran soal keamanan siber ini," ucap pria asal Cepu Jawa Tengah ini.
Sementara itu, Sultan dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya pemerintah mengonsolidasikan teknologi siber untuk mendorong kesejahteraan rakyat.
Rektor UNY Sutrisna Wibawa mengungkapkan berbagai aspek etis dalam penggunaan teknologi siber.
Mochtar Riady mengungkapkan berbagai pengalaman interaksi dan pendalamannya dalam penggunaan teknologi informasi.
"Apalagi saat ini begitu banyak berita yang tidak jelas kebenaranya dan cenderung mendorong masyarakat dalam perpecahan," kata pakar keamanan siber Pratama Persadha pada Seminar Nasional "Sains dan Teknologi Pancasila untuk Keagungan Bangsa" di Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu.
Doktor Pratama tampil sebagai narasumber setela Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Mochtar Riady (pengusaha/pendiri Lippo Group), Rektor UNY Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. Seminar dalam rangka meneguhkan Pancasila dan mangayubagya pelantikan Sri Sultan H.B. X sebagai Gubernur DIY ini dimoderatori Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof. Dr. Nindyo Pramono.
Menurut Pratama, diperlukan aturan dan teladan dalam kehidupan siber di Tanah Air. Pemerintah bisa memberikan aturan yang jelas, sementara masyarakat bisa secara sendiri ataupun bersama-sama membangun konten positif.
"Dalam kehidupan siber bernapaskan Pancasila, kita punya tujuan tidak hanya berkehidupan yang aman dan damai. Lebih dari itu, lewat teknologi dan wilayah siber kita bisa meningkatkan daya saing sekaligus kesejahteraan masyarakat," kata Pratama.
Keamanan Siber
Terkait dengan visi Yogyakarta menjadi Cyber Province 2019, Pratama menegaskan bahwa media sosial dapat menjadi pintu masuk informasi paling utama yang dapat menjadi sarana promosi murah, cepat, dan tepat sasaran.
Walaupun demikian, Pratama mengingatkan bahwa keamanan data dan informasi digital harus menjadi prioritas penting.
"Mengingat pada tahun 2015, jumlah kasus kejahatan siber di Indonesia meningkat signifikan hingga 389 persen dari tahun 2014," lanjut Pratama mengutip data dari Microsoft Indonesia.
Pemerintah dan masyarakat sering kali abai terhadap bahaya ancaman siber ini. Pemerintah sering kali mampu membangun teknologi sistem siber yang andal dan terkoneksi dengan standar enterprise. Namun, acap alpa terhadap pengamanannya.
"Padahal, makin banyak sistem siber yang terkoneksi, makin rentan terdampak serangan jika tak disiapkan pengamanan yang memadai," kata Pratama.
Hal yang sama terjadi di level masyarakat. Survei Kaspersky menunjukan bahwa 58 persen masyarakat Indonesia tidak percaya mereka menjadi target serangan siber. Hasil ini dikuatkan hasil survei lembaga keamanan CISSReC yang mencatat bahwa 67 persen masyarakat 10 kota besar di Tanah Air tidak mengindahkan imbauan Kominfo saat terjadi serangan wannacry beberapa saat lalu.
"Menjadi PR kita untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran soal keamanan siber ini," ucap pria asal Cepu Jawa Tengah ini.
Sementara itu, Sultan dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya pemerintah mengonsolidasikan teknologi siber untuk mendorong kesejahteraan rakyat.
Rektor UNY Sutrisna Wibawa mengungkapkan berbagai aspek etis dalam penggunaan teknologi siber.
Mochtar Riady mengungkapkan berbagai pengalaman interaksi dan pendalamannya dalam penggunaan teknologi informasi.