Sleman, ANTARA JATENG - Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikas (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC) Pratama Persadha mengajak semua pihak untuk mewujudkan kehidupan siber berpancasila.
Oleh karena itu, warganet (netizen) harus cerdas, peraturan perundang-undangan harus progresif, kemandirian industri dan teknologi, kesigapan aparat pemerintah, serta infrastruktur siber yang kuat, katanya ketika tampil sebagai narasumber pada Seminar Nasional Sains dan Teknologi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rabu.
Selain Dr. Pratama, tampil dalam seminar yang diselenggarakan di UNY, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Mochtar Riady (pengusaha/pendiri Lippo Group), Rektor UNY Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. dengan moderator Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof. Dr. Nindyo Pramono.
Di hadapan peserta seminar dalam rangka meneguhkan Pancasila dan mangayubagya pelantikan Sri Sultan H.B. X sebagai Gubernur DIY, Pratama juga memaparkan output-nya jika semua anak bangsa mewujudkan kehidupan siber berpancasila.
"Output-nya adalah menghasilkan birokrasi yang makin dekat dan melayani masyarakat," kata Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
Selain itu, membantu para pelaku usaha di Yogyakarta untuk meningkatkan capaian lewat teknologi, terutama lewat wilayah siber. Melahirkan industri kreatif yang sudah mengadopsi keamanan siber dalam setiap produknya.
"Menjadikan Yogyakarta wilayah yang aman dan nyaman, bebas dari aksi pelaku kejahatan siber, tidak menjadi lokasi favorit tindak kehatan siber," katanya.
Menurut dia, Yogyakarta bisa menjadi contoh kehidupan siber berpancasila dengan pemanfaat wilayah siber oleh Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang maksimal. Namun, tidak lupa diikuti oleh keamanan siber yang mumpuni menyertai pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut.
Terkait dengan keamanan siber, Pratama mengemukakan tiga hal, yaitu penguatan sumber daya manusia (SDM), baik di pemerintahan maupun di tengah masyarakat, penguatan infrastruktur siber serta peningkatan standar keamanan siber di semua sektor.
Oleh karena itu, warganet (netizen) harus cerdas, peraturan perundang-undangan harus progresif, kemandirian industri dan teknologi, kesigapan aparat pemerintah, serta infrastruktur siber yang kuat, katanya ketika tampil sebagai narasumber pada Seminar Nasional Sains dan Teknologi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rabu.
Selain Dr. Pratama, tampil dalam seminar yang diselenggarakan di UNY, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Mochtar Riady (pengusaha/pendiri Lippo Group), Rektor UNY Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. dengan moderator Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof. Dr. Nindyo Pramono.
Di hadapan peserta seminar dalam rangka meneguhkan Pancasila dan mangayubagya pelantikan Sri Sultan H.B. X sebagai Gubernur DIY, Pratama juga memaparkan output-nya jika semua anak bangsa mewujudkan kehidupan siber berpancasila.
"Output-nya adalah menghasilkan birokrasi yang makin dekat dan melayani masyarakat," kata Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
Selain itu, membantu para pelaku usaha di Yogyakarta untuk meningkatkan capaian lewat teknologi, terutama lewat wilayah siber. Melahirkan industri kreatif yang sudah mengadopsi keamanan siber dalam setiap produknya.
"Menjadikan Yogyakarta wilayah yang aman dan nyaman, bebas dari aksi pelaku kejahatan siber, tidak menjadi lokasi favorit tindak kehatan siber," katanya.
Menurut dia, Yogyakarta bisa menjadi contoh kehidupan siber berpancasila dengan pemanfaat wilayah siber oleh Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang maksimal. Namun, tidak lupa diikuti oleh keamanan siber yang mumpuni menyertai pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut.
Terkait dengan keamanan siber, Pratama mengemukakan tiga hal, yaitu penguatan sumber daya manusia (SDM), baik di pemerintahan maupun di tengah masyarakat, penguatan infrastruktur siber serta peningkatan standar keamanan siber di semua sektor.