Batang, ANTARA JATENG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pronowo segera menyiapkan Pelaksana Tugas Wali Kota Tegal terkait dengan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wali Kota Siti Masitha Suparno karena diduga terlibat kasus korupsi.
"Begitu sudah langsung selesai, kami siapkan Plt, Kita tinggal menunggu prosesnya saja," kata Ganjar usai acara panen raya padi "Jajar Legowo Super Dalam Mendukung Swasembada Pangan" di Batang, Rabu.
Ia mengaku akan ke Kota Tegal, sedangkan pemprov tinggal menunggu prosesnya untuk segera ditetapkan Pelaksana Tugas Wali Kota Tegal.
"Jika sudah ditetapkan tersangka (Siti Masitha, red.) maka kita segera siapkan Plt. Wali Kota Tegal," katanya.
Ia menyatakan prihatin karena masih ada pejabat di Jateng yang terkena OTT oleh KPK.
"Oleh karena, kami mengajak pejabat harus bisa menata diri dan tidak `nyolongan`," katanya.
Jika masih banyak yang "nyolongan", kata Ganjar, maka dirinya mendukung KPK untuk sering-sering ke Jawa Tengah melakukan OTT.
"Mereka setelah dilantik (kepala daerah, red.), saya antar ke KPK mana yang bisa dan mana yang tidak. Kita disuruh memperbaiki 'e-planning dan budgeting' dan sudah dikatakan gratisifikasi adalah korupsi," katanya.
Akan tetapi, kata dia, mereka (kepala daerah, red.) masih "ngeyel" dan "ndablek" saja, seperti melakukan jual beli jabatan dan memberikan tambahan gaji pada pegawai.
"Sesuatu harus dimulai dari diri kita sendiri dan jangan minta setoran.Kita sudah kasih contoh tapi mereka tetap 'ngeyel'," katanya.
"Begitu sudah langsung selesai, kami siapkan Plt, Kita tinggal menunggu prosesnya saja," kata Ganjar usai acara panen raya padi "Jajar Legowo Super Dalam Mendukung Swasembada Pangan" di Batang, Rabu.
Ia mengaku akan ke Kota Tegal, sedangkan pemprov tinggal menunggu prosesnya untuk segera ditetapkan Pelaksana Tugas Wali Kota Tegal.
"Jika sudah ditetapkan tersangka (Siti Masitha, red.) maka kita segera siapkan Plt. Wali Kota Tegal," katanya.
Ia menyatakan prihatin karena masih ada pejabat di Jateng yang terkena OTT oleh KPK.
"Oleh karena, kami mengajak pejabat harus bisa menata diri dan tidak `nyolongan`," katanya.
Jika masih banyak yang "nyolongan", kata Ganjar, maka dirinya mendukung KPK untuk sering-sering ke Jawa Tengah melakukan OTT.
"Mereka setelah dilantik (kepala daerah, red.), saya antar ke KPK mana yang bisa dan mana yang tidak. Kita disuruh memperbaiki 'e-planning dan budgeting' dan sudah dikatakan gratisifikasi adalah korupsi," katanya.
Akan tetapi, kata dia, mereka (kepala daerah, red.) masih "ngeyel" dan "ndablek" saja, seperti melakukan jual beli jabatan dan memberikan tambahan gaji pada pegawai.
"Sesuatu harus dimulai dari diri kita sendiri dan jangan minta setoran.Kita sudah kasih contoh tapi mereka tetap 'ngeyel'," katanya.