Boyolali, ANTARA JATENG - Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Boyolali yang membawahi wilayah Boyolali dan Klaten dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.
Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk BPJS Kesehatan di Cabang Kantor Boyolali hingga tanggal 31 Juli 2017 mencapai 1.564.297 jiwa, kata pejabat pengganti sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Hariyatni di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa.
Menurut Hariyatni, pada 2014 awal penyelenggaraan BPJS Kesehatan jumlah kepesertaannya wilayah Boyolali dan Klaten mencapai 1.246.257 jiwa. Pada 2015 meningkat menjadi 1.410.49 jiwa, 2016 sebanyak 1.517.378 jiwa dan tahun ini per 31 Juli sudah mencapai 1.564.297 jiwa.
"Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan itu masih bertambah hingga akhir tahun ini," kata Haruyatni
Dia mengatakan, peserta yang didaftar termasuk diintergrasikanm dengan program PKN-KIS oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui program Jamkesda sebanyak 12.308 jiwa dan Pemkab Klaten 30.834 jiwa. Ditambah Jamkesda yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jateng untuk Boyolali (6.388) dan Klaten (6.086).
Hariyatni mengatakan, pertumbuhan jumlah kepesertaan tersebut seiring dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama. Hingga saat ini di Boyolali telah bermitra dengan 221 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKIP) yang terdiri atas 63 Puskesmas, 95 dokter praktik perorangan, 40 dokter praktik gigi dan 23 klinik pratama.
Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Boyolali juga telah bekerjasama dengan 30 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang terdiri dari 20 rum,ah sakit, dua apotek dan delapan optik.
"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah daerah setempat untuk menyukseskan program JKN-KIS dan komitmennya dalam bentuk pembiayaan, perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan perluasan akses pendaftaran peserta melalui pendaftaran drop box di kantor kecamatan," katanya.
Pihaknya berharap ke depan peran pemerintah daerah makin dioptimalkan baik dari sisi kualitas maupun mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat makin meningkat, bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan masyarakatv dalam kepesertaan JKN-KIS.
"Untuk itu, kepesertaan dapat terwujud `Universal Health Coverrage` atau cakupan semesta hingga 2019," katanya.
Dia mengatakan, peserta meliputi kunjungan ke seluruh fasilitas kesehatan (fakes) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada semester pertama tahun ini jumlah pemanfaatan sudah mencapai 1.457.039. Peserta yang memanfaatkan akses rawat inap mencapai 50.080 kali.
Jumlah biaya yang dikeluarkan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Boyolali setiap bulan rata-rata sebesar Rp50 miliar hingga Rp60 miliar untuk biaya pelayanan lanjutan meliputi rawat jalan, rawat inap dan sebagainya. Sementara biaya untuk pelayanan tingkat pertama rata-rata Rp11 miliar per bulan.
Meskipun biaya pengeluaran untuk pelayanan kesehatan cukup besar, tetapi iuran yang masuk di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Boyolali hingga Juli tahun ini terbilang kecil dibanding biaya yang dikeluarkan, yakni sebesar Rp125,4 miliar.
Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk BPJS Kesehatan di Cabang Kantor Boyolali hingga tanggal 31 Juli 2017 mencapai 1.564.297 jiwa, kata pejabat pengganti sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Hariyatni di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa.
Menurut Hariyatni, pada 2014 awal penyelenggaraan BPJS Kesehatan jumlah kepesertaannya wilayah Boyolali dan Klaten mencapai 1.246.257 jiwa. Pada 2015 meningkat menjadi 1.410.49 jiwa, 2016 sebanyak 1.517.378 jiwa dan tahun ini per 31 Juli sudah mencapai 1.564.297 jiwa.
"Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan itu masih bertambah hingga akhir tahun ini," kata Haruyatni
Dia mengatakan, peserta yang didaftar termasuk diintergrasikanm dengan program PKN-KIS oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui program Jamkesda sebanyak 12.308 jiwa dan Pemkab Klaten 30.834 jiwa. Ditambah Jamkesda yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jateng untuk Boyolali (6.388) dan Klaten (6.086).
Hariyatni mengatakan, pertumbuhan jumlah kepesertaan tersebut seiring dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama. Hingga saat ini di Boyolali telah bermitra dengan 221 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKIP) yang terdiri atas 63 Puskesmas, 95 dokter praktik perorangan, 40 dokter praktik gigi dan 23 klinik pratama.
Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Boyolali juga telah bekerjasama dengan 30 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang terdiri dari 20 rum,ah sakit, dua apotek dan delapan optik.
"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah daerah setempat untuk menyukseskan program JKN-KIS dan komitmennya dalam bentuk pembiayaan, perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan perluasan akses pendaftaran peserta melalui pendaftaran drop box di kantor kecamatan," katanya.
Pihaknya berharap ke depan peran pemerintah daerah makin dioptimalkan baik dari sisi kualitas maupun mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat makin meningkat, bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan masyarakatv dalam kepesertaan JKN-KIS.
"Untuk itu, kepesertaan dapat terwujud `Universal Health Coverrage` atau cakupan semesta hingga 2019," katanya.
Dia mengatakan, peserta meliputi kunjungan ke seluruh fasilitas kesehatan (fakes) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada semester pertama tahun ini jumlah pemanfaatan sudah mencapai 1.457.039. Peserta yang memanfaatkan akses rawat inap mencapai 50.080 kali.
Jumlah biaya yang dikeluarkan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Boyolali setiap bulan rata-rata sebesar Rp50 miliar hingga Rp60 miliar untuk biaya pelayanan lanjutan meliputi rawat jalan, rawat inap dan sebagainya. Sementara biaya untuk pelayanan tingkat pertama rata-rata Rp11 miliar per bulan.
Meskipun biaya pengeluaran untuk pelayanan kesehatan cukup besar, tetapi iuran yang masuk di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Boyolali hingga Juli tahun ini terbilang kecil dibanding biaya yang dikeluarkan, yakni sebesar Rp125,4 miliar.