Semarang, ANTARA JATENG - Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) pada Hari Ulang Tahun Ke-72 Republik Indonesia, Kamis, menyatakan bahwa bangsa ini harus merdeka dan berdaulat pula secara informasi.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Pratama Persadha menegaskan, "72 tahun Indonesia merdeka, harus merdeka dan berdaulat pula secara informasi. Bebas dari penjajahan informasi dan kuat hadapi serangan siber bangsa lain."
"Jangan sampai Indonesia terus menjadi lokasi favorit warga negara asing menjalankan aksi kejahatan sibernya," kata Pratama melalui surat elektroniknya kepada Antara di Semarang.
Kendati demikian, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) itu mengakui bahwa hal itu bakal menurunkan daya saing Indonesia secara global.
Ia berpendapat bahwa pekerjaan rumah (PR) yang tidak kalah pentingnya adalah negara harus bisa mendorong lahirnya aplikasi lokal, salah satu fondasi penting dalam membangun kedaulatan informasi agar bangsa ini tidak terus tergantung pada buatan asing.
"Apalagi, aplikasi lokal sudah ada, tinggal dukungan dari pemerintah," kata pakar keamanan siber itu.
Ia lantas menyebutkan aplikasi pepesanan instan, surat elektronik, media sosial, dan aplikasi lain besutan dalam negeri harus benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah.
"Sumber daya manusia (SDM) kita di luar negeri melimpah. Bila dimaksimalkan, akan sangat luar biasa hasilnya," kata pria asal Capu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, itu.
Di lain pihak, Pratama berharap keberadaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Defence Kemhan, Cyber Crime Polri, dan Deputi Siber Badan Intelijen Negara (BIN), pemerintah bisa mendapatkan banyak masukan dan menghasilkan kebijakan yang mendukung meningkatnya keamanan siber di Tanah Air.
Salah satu faktor yang dipertimbangkan investor, menurut Pratama, adalah infrastruktur siber yang memadai sekaligus keamanannya. Hal ini tentu harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Pratama Persadha menegaskan, "72 tahun Indonesia merdeka, harus merdeka dan berdaulat pula secara informasi. Bebas dari penjajahan informasi dan kuat hadapi serangan siber bangsa lain."
"Jangan sampai Indonesia terus menjadi lokasi favorit warga negara asing menjalankan aksi kejahatan sibernya," kata Pratama melalui surat elektroniknya kepada Antara di Semarang.
Kendati demikian, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) itu mengakui bahwa hal itu bakal menurunkan daya saing Indonesia secara global.
Ia berpendapat bahwa pekerjaan rumah (PR) yang tidak kalah pentingnya adalah negara harus bisa mendorong lahirnya aplikasi lokal, salah satu fondasi penting dalam membangun kedaulatan informasi agar bangsa ini tidak terus tergantung pada buatan asing.
"Apalagi, aplikasi lokal sudah ada, tinggal dukungan dari pemerintah," kata pakar keamanan siber itu.
Ia lantas menyebutkan aplikasi pepesanan instan, surat elektronik, media sosial, dan aplikasi lain besutan dalam negeri harus benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah.
"Sumber daya manusia (SDM) kita di luar negeri melimpah. Bila dimaksimalkan, akan sangat luar biasa hasilnya," kata pria asal Capu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, itu.
Di lain pihak, Pratama berharap keberadaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Defence Kemhan, Cyber Crime Polri, dan Deputi Siber Badan Intelijen Negara (BIN), pemerintah bisa mendapatkan banyak masukan dan menghasilkan kebijakan yang mendukung meningkatnya keamanan siber di Tanah Air.
Salah satu faktor yang dipertimbangkan investor, menurut Pratama, adalah infrastruktur siber yang memadai sekaligus keamanannya. Hal ini tentu harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah.