Wonosobo, ANTARA JATENG - Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menjadi model percontohan keterbukaan data (open data) pengelolaan keuangan desa karena daerah ini pertama kali menerapkan aplikasi keterbukaan data keuangan desa.

"Saya angkat jempol kepada Kabupaten Wonosobo, yang pada hari ini sanggup meluncurkan aplikasi open data keuangan desa, karena ini menjadi yang pertama di Indonesia," kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan di Wonosobo, Selasa.

Ia mengatakan hal tersebut usai menjadi salah satu pembicara kunci dalam acara peluncuran Open Data Keuangan Desa di Pendopo Kabupaten Wonosobo.

Nata menuturkan dengan menyandang status sebagai model percontohan tersebut, bupati beserta jajaran Pemkab Wonosobo harus siap untuk menerima daerah lain, apabila sewaktu-waktu ingin berkunjung untuk mempelajari tata kelola keuangan desa di Wonosobo.

Ia mengingatkan agar semua pihak tidak lantas berpuas diri, karena masih banyak yang perlu dievaluasi terkait tata kelola keuangan desa, apalgi kini publik dapat melihat secara langsung data digital yang tersaji di aplikasi online.

Keterbukaan data pengelolaan dana desa, katanya, perlu diimbangi dengan optimalisasi layanan dan tanggung jawab sesuai Undang-Undang Desa.

"Kami masih harus melakukan evaluasi, termasuk dengan BPK maupun BPKP, apakah desa-desa ini juga benar-benar mengalokasikan dana untuk pembangunan secara benar sesuai undang-undang," katanya.

Menurut dia, untuk mendorong akuntabilitas tata kelola keuangan desa, pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan pelatihan kepada seluruh perangkat di 74 ribu lebih desa dan menargetkan tuntas pada Tahun 2019.

Kapasitas sumber daya manusia, katanya, menjadi kata kunci dalam pengelolaan dana desa yang kini secara nasional sudah mencapai lebih dari Rp60 triliun.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Pemkab Wonosobo, Tono Prihatono mengatakan keberhasilan meluncurkan open data keuangan desa tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Lembaga Infest Yogyakarta sebagai mitra sangat berperan dalam suksesnya program tersebut.

Ia juga mengapresiasi jajaran perangkat desa, karena mereka benar-benar memperlihatkan kesungguhan untuk berubah, dari pengelolaan keuangan secara manual ke arah digital.

"Dinas Komunikasi dan Informatika juga tidak kalah penting, karena mereka menjadi salah satu fasilitator yang menyediakan perangkat lunak sehingga terwujud keterbukaan informasi data keuangan desa ini," katanya.

Kasubbag Pemerintahan Desa Pemkab Wonosobo Aldhiana Kusumawati menuturkan tujuan dibukanya data keuangan desa sehingga bisa dipantau semua pihak adalah demi mengajak publik untuk turut berpartisipasi dalam proses memajukan desa.

"Karena kami percaya bahwa keterbukaan informasi publik adalah salah satu kunci sukses untuk menggerakkan semua partisipasi dan kekuatan desa menuju masyarakat sejahtera," katanya.

Ia menuturkan di website pemerintah Kabupaten Wonosobo (opendata.wonosobokab.go.id)masyarakat bisa melihat dan memantau perkembangan alokasi dana desa, termasuk RPJM Desa, RKP Desa, sampai APB Desa secara langsung.