Wonosobo, ANTARA JATENG - Para pengelola website organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah diminta rajin melakukan "back up" data menyusul serangan siber yang kini mulai mengarah ke beberapa website milik pemerintah.
"Pengelola website di setiap OPD supaya rajin menyimpan data secara berkala serta membuat `back up`nya," kata Kasi Pengembangan Aplikasi dan Telematika Bidang Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Priyo Cahyono, di Wonosobo, Rabu.
Ia menuturkan beberapa waktu lalu sudah ada OPD di lingkup Pemkab Wonosobo yang terkena serangan siber berupa virus sehingga terpaksa mengatasinya dengan format ulang hard disk, padahal data belum di-back up.
Para pelaku kejahatan siber, katanya, tidak segan untuk meminta pengelola website membayar sejumlah "bitcoin" atau uang yang digunakan dalam transaksi di dunia maya.
Menurut dia dengan bitcoin, penerima sulit untuk dilacak, tidak seperti transaksi melalui transfer uang ke rekening perbankan.
"Nilai yang diminta juga tidak main-main karena untuk mengembalikan data tersebut, OPD yang bersangkutan diminta membayar hingga empat `bitcoin` atau nilainya mencapai Rp120 Juta," katanya.
Mengingat tingkat keamanan di setiap website OPD yang hingga kini masih rentan dijebol para pelaku "cyber crime", dia berharap agar pengelola data dan informasi mulai menyadari pentingnya langkah back up. Apabila sewaktu-waktu terjadi serangan terhadap data dan harus mengambil langkah format hard disk, maka data-data yang telah di-back up tersebut bisa langsung digunakan.
Selain arahan untuk mengantisipasi serangan siber, pada rapat koordinasi yang dihadiri sekitar 30 pengelola TIK OPD tersebut juga diisi materi terkait pemutakhiran dan pengelolaan website setiap perangkat daerah.
Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, Sulistiyani mengatakan beberapa OPD hingga kini belum memilki website sendiri dan ada pula website yang belum terintegrasi dengan website induk Pemkab Wonosobo.
"Bagi yang belum terintegrasi ini kami minta untuk secepatnya mengintegrasikan dan nanti akan dibantu oleh Dinas Kominfo," katanya.
Ia menuturkan tidak hanya website saja, OPD yang memiliki server data sendiri pun diharapkan untuk segera mengintegrasikan dengan server pada data center Pemkab Wonosobo.
"Nantinya jaringan data center kabupaten juga wajib terintegrasi dengan Data Center Provinsi dan setiap provinsi juga wajib terintegrasi dengan data center pemerintah pusat," katanya.
"Pengelola website di setiap OPD supaya rajin menyimpan data secara berkala serta membuat `back up`nya," kata Kasi Pengembangan Aplikasi dan Telematika Bidang Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Priyo Cahyono, di Wonosobo, Rabu.
Ia menuturkan beberapa waktu lalu sudah ada OPD di lingkup Pemkab Wonosobo yang terkena serangan siber berupa virus sehingga terpaksa mengatasinya dengan format ulang hard disk, padahal data belum di-back up.
Para pelaku kejahatan siber, katanya, tidak segan untuk meminta pengelola website membayar sejumlah "bitcoin" atau uang yang digunakan dalam transaksi di dunia maya.
Menurut dia dengan bitcoin, penerima sulit untuk dilacak, tidak seperti transaksi melalui transfer uang ke rekening perbankan.
"Nilai yang diminta juga tidak main-main karena untuk mengembalikan data tersebut, OPD yang bersangkutan diminta membayar hingga empat `bitcoin` atau nilainya mencapai Rp120 Juta," katanya.
Mengingat tingkat keamanan di setiap website OPD yang hingga kini masih rentan dijebol para pelaku "cyber crime", dia berharap agar pengelola data dan informasi mulai menyadari pentingnya langkah back up. Apabila sewaktu-waktu terjadi serangan terhadap data dan harus mengambil langkah format hard disk, maka data-data yang telah di-back up tersebut bisa langsung digunakan.
Selain arahan untuk mengantisipasi serangan siber, pada rapat koordinasi yang dihadiri sekitar 30 pengelola TIK OPD tersebut juga diisi materi terkait pemutakhiran dan pengelolaan website setiap perangkat daerah.
Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, Sulistiyani mengatakan beberapa OPD hingga kini belum memilki website sendiri dan ada pula website yang belum terintegrasi dengan website induk Pemkab Wonosobo.
"Bagi yang belum terintegrasi ini kami minta untuk secepatnya mengintegrasikan dan nanti akan dibantu oleh Dinas Kominfo," katanya.
Ia menuturkan tidak hanya website saja, OPD yang memiliki server data sendiri pun diharapkan untuk segera mengintegrasikan dengan server pada data center Pemkab Wonosobo.
"Nantinya jaringan data center kabupaten juga wajib terintegrasi dengan Data Center Provinsi dan setiap provinsi juga wajib terintegrasi dengan data center pemerintah pusat," katanya.