Jakarta, ANTARA JATENG - Mantan Ketua DPR periode 2009-2014 Marzuki Alie
menegaskan akan melaporkan terdakwa kasus KTP Elektronik (e-KTP) Irman
dan Sugiharto ke Polisi atas pencemaran nama baik karena namanya dicatut
dan dituding menerima Rp20 miliar dari korupsi proyek e-KTP, yang
dibacakan dalam dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
"Saya pastikan saya tidak menerima, besok Insya Allah saya laporkan ke polisi," kata Marzuki di Jakarta, Kamis.
Menurut Marzuki, dirinya tidak pernah sekalipun berkomunikasi dengan terdakwa kasus e-KTP atau pun kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Dia juga memastikan tidak pernah menerima apapun terkait proyek e-KTP dan ia meyakini namanya hanya dicatut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Saya pastikan tidak benar dan saya tidak menerima apapun, besok saya lapor ke polisi," ujarnya.
Marzuki mengatakan, dirinya sudah biasa disebut dalam kasus-kasus dugaan korupsi sehingga bukan dalam kasus e-KTP saja, namun ia memastikan tidak ikut terlibat di dalam kasus yang potensi kerugian negaranya mencapai Rp2,3 triliun.
Dia enggan berkomentar lebih jauh perihal dugaan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diduga menerima Rp20 miliar dalam kasus korupsi proyek e-KTP.
"Kalo partai saya tidak tahu, tanya Anas sebagai Ketua Umum, sebagai pribadi tidak ada yang hubungi saya mau kasih duit," katanya.
Dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek e-KTP hari ini, puluhan pihak disebut menikmati aliran dana pengadan KTP Elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 dari total anggaran sebesar Rp5,95 triliun.
"Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan para terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi sebagai berikut," kata jaksa penuntut umum KPK Irene Putri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Dalam dakwaannya disebutkan bahwa Marzuki Alie menerima uang sejumlah Rp20 miliar.
"Saya pastikan saya tidak menerima, besok Insya Allah saya laporkan ke polisi," kata Marzuki di Jakarta, Kamis.
Menurut Marzuki, dirinya tidak pernah sekalipun berkomunikasi dengan terdakwa kasus e-KTP atau pun kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Dia juga memastikan tidak pernah menerima apapun terkait proyek e-KTP dan ia meyakini namanya hanya dicatut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Saya pastikan tidak benar dan saya tidak menerima apapun, besok saya lapor ke polisi," ujarnya.
Marzuki mengatakan, dirinya sudah biasa disebut dalam kasus-kasus dugaan korupsi sehingga bukan dalam kasus e-KTP saja, namun ia memastikan tidak ikut terlibat di dalam kasus yang potensi kerugian negaranya mencapai Rp2,3 triliun.
Dia enggan berkomentar lebih jauh perihal dugaan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diduga menerima Rp20 miliar dalam kasus korupsi proyek e-KTP.
"Kalo partai saya tidak tahu, tanya Anas sebagai Ketua Umum, sebagai pribadi tidak ada yang hubungi saya mau kasih duit," katanya.
Dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek e-KTP hari ini, puluhan pihak disebut menikmati aliran dana pengadan KTP Elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 dari total anggaran sebesar Rp5,95 triliun.
"Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan para terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi sebagai berikut," kata jaksa penuntut umum KPK Irene Putri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Dalam dakwaannya disebutkan bahwa Marzuki Alie menerima uang sejumlah Rp20 miliar.