Boyolali, ANTARA JATENG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Surakarta mengajak semua pemerintah daerah berkomitmen memerangi rentenir yang sering merugikan para nasabah.
"Pemda eks Keresidenan Surakarta berkomitmen membantu OJK melawan rentenir yang beroperasi di daerah-daerah," kata Kepala OJK Surakarta, Laksono Dwionggo, di sela acara pertemuan tahuan OJK dengan pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 di Pendapa Kabupaten Boyolali, Kamis.
Laksono Dwionggo mengatakan peran OJK, Bank Indonesia, dan instansi lainnya membantu daerah agar akses keuangan berjalan lebih cepat, sehingga dampaknya masyarakat akan meningkat.
Oleh kerana itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), terus mendorong masing-masing daerah secara bertahap dan disesuaikan dengan inklusi keuangan daerah itu sendiri.
Pengambilan kredit selama ini, kata Laksono Dwionggo, di daerah melalui rentenir yang bunganya sangat mahal.
Oleh keran itu, pihaknya membuat program kredit melati, sehingga para pedagang yang tidak mempunyai akses perbankan bisa mendapatkan fasilitas lebih murah.
"Program itu, didorong agar inklusi keuangan ke masyarakat yang paling bawah bisa dilaksanakan dengan baik," katanya.
Menurut Laksono Dwionggo pihaknya selain sudah membahas dengan Pemda Kota Surakarta, Boyolali, kini sedang berbicara dengan Bupati Sragen dan Wonogiri untuk melawan rentenir.
Ia menjelaskan melalui kredit melati tersebut, pihak bank yang mendatangi memberikan pinjaman ke nasabah, dan hal ini akan terus disempurnakan agar akses keuangan ke pasar lebih cepat.
"Pada pedagang pasar misalnya sebagai nasabah, tidak lagi menggunakan jasa rentenir yang bunganya sangat mahal. Melati bungannya hanya tiga persen per tahun seperti yang sudah berjalan di Solo," katanya.
"Pemda eks Keresidenan Surakarta berkomitmen membantu OJK melawan rentenir yang beroperasi di daerah-daerah," kata Kepala OJK Surakarta, Laksono Dwionggo, di sela acara pertemuan tahuan OJK dengan pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 di Pendapa Kabupaten Boyolali, Kamis.
Laksono Dwionggo mengatakan peran OJK, Bank Indonesia, dan instansi lainnya membantu daerah agar akses keuangan berjalan lebih cepat, sehingga dampaknya masyarakat akan meningkat.
Oleh kerana itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), terus mendorong masing-masing daerah secara bertahap dan disesuaikan dengan inklusi keuangan daerah itu sendiri.
Pengambilan kredit selama ini, kata Laksono Dwionggo, di daerah melalui rentenir yang bunganya sangat mahal.
Oleh keran itu, pihaknya membuat program kredit melati, sehingga para pedagang yang tidak mempunyai akses perbankan bisa mendapatkan fasilitas lebih murah.
"Program itu, didorong agar inklusi keuangan ke masyarakat yang paling bawah bisa dilaksanakan dengan baik," katanya.
Menurut Laksono Dwionggo pihaknya selain sudah membahas dengan Pemda Kota Surakarta, Boyolali, kini sedang berbicara dengan Bupati Sragen dan Wonogiri untuk melawan rentenir.
Ia menjelaskan melalui kredit melati tersebut, pihak bank yang mendatangi memberikan pinjaman ke nasabah, dan hal ini akan terus disempurnakan agar akses keuangan ke pasar lebih cepat.
"Pada pedagang pasar misalnya sebagai nasabah, tidak lagi menggunakan jasa rentenir yang bunganya sangat mahal. Melati bungannya hanya tiga persen per tahun seperti yang sudah berjalan di Solo," katanya.