Karo, Sumut, ANTARA JATENG - Pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kesulitan mencari lahan untuk relokasi menyusul makin meluasnya daerah berbahaya di sekitar Gunung Sinabung. Apalagi, jumlah masyarakat yang harus direlokasi juga bertambah.
Faktor penghambat utama adalah ketersediaan lahan, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran persnya kepada ANTARAJATENG.COM, Selasa.
Lahan relokasi permukiman dan usaha tani, kata Sutopo Purwo Nugroho, belum tersedia sepenuhnya. Lahan tapak rumah sudah disiapkan di Siosar untuk 2.053 kepala keluarga seluas 250 hektare. Namun, tidak tersedia lahan usaha tani sehingga masyarakat tidak bersedia direlokasi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lanjut Sutopo, telah memberikan lahan area penggunaan lain (APL) seluas 6.300 hektare yang cukup untuk permukiman dan usaha tani. Namun, di lapangan lahan ini semua sudah dikuasai pihak lain.
Oleh karena itu, perlu pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 750 hektare untuk menampung relokasi sejumlah 1.271 KK.
Sutopo menegaskan, "Tanpa ada lahan baru maka relokasi akan terhambat. Masyarakat akan lebih lama tinggal di pengungsian dan sulit membangun kehidupan yang lebih baik."
Menurut Sutopo, kunci utama penyelesaian pengungsi Sinabung adalah penyediaan lahan untuk permukiman dan usaha tani relokasi.
Sebelumnya, pemerintah telah melakukan relokasi tahap I sebanyak 370 kepala keluarga di kawasan Siosar sekitar 35 km dari desa asalnya (Desa Bekerah dan Simacem).
Sutopo menjelaskan bahwa masyarakat di dua desa itu mendapat bantuan rumah, lahan pertanian seluas 0,5 hektare per KK dan bantuan lain.
Saat ini, Pemerintah sedang bekerja keras menyelesaikan relokasi tahap II untuk 1.903 KK.
Sebanyak 1.655 unit rumah ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2017. Selanjutnya, masih ada 1.050 KK yang harus direlokasi tahap III nantinya.
Gunung Sinabung Terus Meletus
Faktor penghambat utama adalah ketersediaan lahan, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran persnya kepada ANTARAJATENG.COM, Selasa.
Lahan relokasi permukiman dan usaha tani, kata Sutopo Purwo Nugroho, belum tersedia sepenuhnya. Lahan tapak rumah sudah disiapkan di Siosar untuk 2.053 kepala keluarga seluas 250 hektare. Namun, tidak tersedia lahan usaha tani sehingga masyarakat tidak bersedia direlokasi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lanjut Sutopo, telah memberikan lahan area penggunaan lain (APL) seluas 6.300 hektare yang cukup untuk permukiman dan usaha tani. Namun, di lapangan lahan ini semua sudah dikuasai pihak lain.
Oleh karena itu, perlu pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 750 hektare untuk menampung relokasi sejumlah 1.271 KK.
Sutopo menegaskan, "Tanpa ada lahan baru maka relokasi akan terhambat. Masyarakat akan lebih lama tinggal di pengungsian dan sulit membangun kehidupan yang lebih baik."
Menurut Sutopo, kunci utama penyelesaian pengungsi Sinabung adalah penyediaan lahan untuk permukiman dan usaha tani relokasi.
Sebelumnya, pemerintah telah melakukan relokasi tahap I sebanyak 370 kepala keluarga di kawasan Siosar sekitar 35 km dari desa asalnya (Desa Bekerah dan Simacem).
Sutopo menjelaskan bahwa masyarakat di dua desa itu mendapat bantuan rumah, lahan pertanian seluas 0,5 hektare per KK dan bantuan lain.
Saat ini, Pemerintah sedang bekerja keras menyelesaikan relokasi tahap II untuk 1.903 KK.
Sebanyak 1.655 unit rumah ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2017. Selanjutnya, masih ada 1.050 KK yang harus direlokasi tahap III nantinya.
Gunung Sinabung Terus Meletus