Batang, ANTARA JATENG - Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang Bupati Batang, Jawa Tengah, Yoyok Riyo Sudibyo untuk memaparkan inovasi perencanaan dan e-budgeting untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, di Jakarta Selatan, Senin.
Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo di Batang, Senin, mengatakan bahwa permintaan pemaparan oleh KPK sebagai hasil pembahasan dan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang diselenggarakan di Semarang pada 25 Januari 2017.
"KPK menerima sistem aplikasi pembangunan di Batang untuk dipaparkan lebih lanjut. Kami berharap bahwa apa yang di kerjakan oleh pemkab bisa digunakan untuk Indonesia," katanya sebelum berangkat ke Jakarta.
Ia mengatakan apa yang dilakukan pemkab dalam pencegahan korupsi telah menjadi prioritas organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam menggunakan anggaran untuk kemajuan pembangunan daerah.
OPD, kata dia, telah mengejawantahkan visi dan misi yang yang mengusung ekonomi bangkit dan birokrasi bersih sehingga ada kreativitas dan inovasi yang muncul untuk membangun Batang.
"Seluruh sistem yang dibangun pemkab adalah hasil kreatifitas OPD secara mandiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada untuk Batang yang lebih baik," kata Yoyok.
Koordinator dan Supervisor Pencegahan Korupsi dan Investigasi KPK, Najib Wahito mengatakan, bahwa KPK masih mencari format sistem yang dapat diadopsi pemda lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Tidak menutup kemungkinan sistem yg ada di Pemkab Batang dapat menjadi percontohan atau model. Oleh karena, kami mengundang Bupati Batang memaparkan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien, serta manfaat dari sistem yang digunakan Pemkab Batang," katanya.
Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo di Batang, Senin, mengatakan bahwa permintaan pemaparan oleh KPK sebagai hasil pembahasan dan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang diselenggarakan di Semarang pada 25 Januari 2017.
"KPK menerima sistem aplikasi pembangunan di Batang untuk dipaparkan lebih lanjut. Kami berharap bahwa apa yang di kerjakan oleh pemkab bisa digunakan untuk Indonesia," katanya sebelum berangkat ke Jakarta.
Ia mengatakan apa yang dilakukan pemkab dalam pencegahan korupsi telah menjadi prioritas organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam menggunakan anggaran untuk kemajuan pembangunan daerah.
OPD, kata dia, telah mengejawantahkan visi dan misi yang yang mengusung ekonomi bangkit dan birokrasi bersih sehingga ada kreativitas dan inovasi yang muncul untuk membangun Batang.
"Seluruh sistem yang dibangun pemkab adalah hasil kreatifitas OPD secara mandiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada untuk Batang yang lebih baik," kata Yoyok.
Koordinator dan Supervisor Pencegahan Korupsi dan Investigasi KPK, Najib Wahito mengatakan, bahwa KPK masih mencari format sistem yang dapat diadopsi pemda lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Tidak menutup kemungkinan sistem yg ada di Pemkab Batang dapat menjadi percontohan atau model. Oleh karena, kami mengundang Bupati Batang memaparkan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien, serta manfaat dari sistem yang digunakan Pemkab Batang," katanya.