Jakarta, ANTARA JATENG - Doktor Dewi Aryani, M.Si., politikus muda PDIP yang notabene anggota Komisi IX DPR RI, dipercaya sebagai Ketua Air Quality Asia (AQA) untuk Wilayah Indonesia.
Dalam surat elektroniknya, Rabu (18/1) malam, Dewi mengaku antusias ketika mendapat tawaran untuk bergabung dengan organisasi internasional yang membidangi kualitas udara AQA--organisasi yang bernaung di bawah PBB.
Masalah air quality (kualitas udara), menurut Dewi, sangat berkaitan erat dengan climate change yang di berbagai negara, bahkan di seluruh dunia sudah menjadi masalah serius.
Selain Dewi, dari Indonesia yang tergabung dalam organisasi tersebut adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha.
"Khusus Indonesia, dengan banyaknya hutan yang sudah alih fungsi, dan kelestarian lingkungan lainnya juga makin banyak masalah. Maka, perlu adanya kampanye khusus mengenai hal ini," kata Dewi.
Menurut Dewi, semua pihak, termasuk pemerintah, BUMN, perusahaan-perusahaan besar dan kecil, serta seluruh masyarakat harus mulai sadar akan pelestarian hutan dan pepohonan di sekitarnya karena berdampak pada kualitas udara dan keberlangsungan lingkungan. Hal ini tentu kaitannya juga pada kualitas kesehatan manusianya,†ujarnya.
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kota dan Kabupaten Tegal serta Kabupaten Brebes) ini mengatakan bahwa pemerintah Indonesia yang tergabung dalam PBB telah telah menegosiasikan dua perjanjian besar global tentang perubahan dan kesinambungan iklim pada tahun 2014.
Dalam konteks itu, AQA sebagai organisasi internasional yang melakukan kampanye advokasi global akan menghubungkan pelaksanaan kedua perjanjian mengenai udara bersih.
AQA, kata Dewi, akan membantu badan-badan legislasi nasional menjembatani kesenjangan antara peraturan kualitas udara yang ada dan peraturan kualitas udara. Hal ini sudah disepakati di SDGs, sebagai tujuan pembangunan bersama sampai 2030 yang disepakati berbagai negara dalam forum resolusi PBB.
"Sebuah kemitraan yang kuat mengenai kualitas udara antara pemerintah, legislator, ahli kesehatan lingkungan, dan berbagai pihak di sektor teknologi hijau akan dibangun di berbagai negara termasuk Indonesia," kata Dewi.
Dalam surat elektroniknya, Rabu (18/1) malam, Dewi mengaku antusias ketika mendapat tawaran untuk bergabung dengan organisasi internasional yang membidangi kualitas udara AQA--organisasi yang bernaung di bawah PBB.
Masalah air quality (kualitas udara), menurut Dewi, sangat berkaitan erat dengan climate change yang di berbagai negara, bahkan di seluruh dunia sudah menjadi masalah serius.
Selain Dewi, dari Indonesia yang tergabung dalam organisasi tersebut adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha.
"Khusus Indonesia, dengan banyaknya hutan yang sudah alih fungsi, dan kelestarian lingkungan lainnya juga makin banyak masalah. Maka, perlu adanya kampanye khusus mengenai hal ini," kata Dewi.
Menurut Dewi, semua pihak, termasuk pemerintah, BUMN, perusahaan-perusahaan besar dan kecil, serta seluruh masyarakat harus mulai sadar akan pelestarian hutan dan pepohonan di sekitarnya karena berdampak pada kualitas udara dan keberlangsungan lingkungan. Hal ini tentu kaitannya juga pada kualitas kesehatan manusianya,†ujarnya.
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kota dan Kabupaten Tegal serta Kabupaten Brebes) ini mengatakan bahwa pemerintah Indonesia yang tergabung dalam PBB telah telah menegosiasikan dua perjanjian besar global tentang perubahan dan kesinambungan iklim pada tahun 2014.
Dalam konteks itu, AQA sebagai organisasi internasional yang melakukan kampanye advokasi global akan menghubungkan pelaksanaan kedua perjanjian mengenai udara bersih.
AQA, kata Dewi, akan membantu badan-badan legislasi nasional menjembatani kesenjangan antara peraturan kualitas udara yang ada dan peraturan kualitas udara. Hal ini sudah disepakati di SDGs, sebagai tujuan pembangunan bersama sampai 2030 yang disepakati berbagai negara dalam forum resolusi PBB.
"Sebuah kemitraan yang kuat mengenai kualitas udara antara pemerintah, legislator, ahli kesehatan lingkungan, dan berbagai pihak di sektor teknologi hijau akan dibangun di berbagai negara termasuk Indonesia," kata Dewi.