Jakarta, Antara Jateng - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, menyatakan, Indonesia mewaspadai potensi gerakan separatis dalam pertemuan tingkat tinggi Kelompok Negara-negara Melanesia (MSG), di Kepulauan Solomon, 14-16 Juli 2016.

"Ada upaya-upaya dari kelompok separatis, tujuannya mereka ingin masuk tetapi mereka kan bukan negara, hanya NGO. Ya tidak bisalah," ujar dia, di Jakarta, Jumat malam.

Sekitar dua bulan lalu dia memimpin perjalanan safari ke Papua Nugini dan Fiji untuk menyampaikan paket asistensi Indonesia. Itu juga menjadi satu upaya diplomasi internasional Indonesia di kawasan lingkar Pasifik.

Pandjaitan merujuk pada kelompok bernama Gerakan Pembebasan Papua Barat (UMLWP) yang ingin bergabung dalam MSG, dimanan Indonesia salah satu anggota tidak tetap.

Dalam upaya menaikkan status dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh MSG, UMLWP dianggap tidak memiliki legitimasi dan tidak mewakili masyarakat Papua.

Menurut Pandjaitan, tudingan Indonesia kerap menganaktirikan Papua dengan tidak mengindahkan kasus-kasus pelanggaran HAM di sana, sudah tidak terbukti.

Pemerintah, sebagaimana dia katakan, mengupayakan penanganan dan penyelesaian masalah HAM di Papua secara holistik melalui pembentukan tim terpadu yang bertugas menghimpun data, informasi, dan analisa.

Untuk mendukung proses penyelidikan yang transparan, Pandjaitan mengundang Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Trevor Matheson, Duta Besar Solomon untuk Indonesia, Salana Kalu, Dubes Fiji untuk Indonesia, ST Cavuilati, dan Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia, Peter Ilau, sebagai pengamat.