Semarang, Antara Jateng - Pemegang kunci keefektifan Dewan Perwakilan Daerah yang akan berujung pada penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah DPR RI, kata pakar pemerintahan dari Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono.
Kepada Antara di Semarang, Jumat, Dr.Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. berpendapat bahwa dengan penguatan MPR RI sebagai lembaga perwakilan, otomatis di dalamnya adalah mengefektifkan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menyinggung soal peran DPD RI yang belum efektif, dia mengatakan bahwa DPR harus bersedia membuka ruang untuk ikut mengefektifkan DPD agar MPR menjadi kukuh dalam membela rakyat dan daerahnya.
Teguh menambahkan bahwa DPD merupakan bagian penting dari demokrasi perwakilan, khususnya sebagai penjelmaan wakil rakyat melalui lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ia menegaskan bahwa DPD adalah lembaga mitra DPR dan Presiden sehingga hubungan mereka sesungguhnya hubungan kolaboratif hubungan kerja sama, bukan hubungan kompetitif.
"Oleh karena itu, DPD dan DPR harus saling melengkapi," kata Ketua Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang itu.
Dewan Perwakilan Daerah, kata Teguh, adalah representasi wakil daerah, sedangkan DPR adalah wakil kekuatan politik rakyat melalui parpol. "Jadi, DPD adalah regional representatif, sedangkan DPR adalah political representation," ujarnya.
Di satu sisi, kata Teguh, DPD harus menjamin kepentingan daerah dipenuhi, sementara di sisi lain DPR harus menjamin kepentingan rakyat terpenuhi.
"Ini artinya kedua-duanya memperjuangkan rakyat, tetapi melalui cara yang berbeda walau ouput-nya sama, yakni kesejahteraan rakyat," katanya.