Massa menilai, selama ini kehadiran Green Peace di tiga desa terdampak PLTU telah memecah belah warga setempat terkait dengan proses pembangunan PLTU berkapasitas 2x1.000 megawatt tersebut.
Mereka selain melakukan orasi menolak kehadiran Green Peace warga juga masang sepanduk bertuliskan, seperti "Hai Green Peace Kami Ingin Desa Damai, Jangan Kau Obok Kehidupan Kami", "Damai Itu Indah, Bertengkar Bikin Risau", dan "Cukup Sudah Provokasi dan Agresitasmu Green Peace Hingga Kami terpecah Belah".
Koordinator aksi, Tutur Tambir mengatakan unjuk rasa ini sebagai bentuk untuk mendamaikan dua warga yang selama ini terpecah akibat provokasi dan janji Green Peace.
"Kami tidak akan lagi terpengaruh janji Green Peace dan tidak mau diadu domba terkait proses pembangunan PLTU," tukasnya.
Ia minta lembaga pencinta lingkungan itu bertangung jawab terhadap kondisi warga terdampak PLTU yang nyaris terpecah belah akibat provokasi dan janji Green Peace.
"Kami warga yang hanya mengenyam pendidikan rendah memang sempat terprovokasi dengan janji-janji Green Peace. Akan tetapi, kami tidak mendukung lagi apa yang akan dijanjikan lagi Green Peace terkait proyek PLTU," ucapnya.
Simpatisan Green Peace, Raihan mengatakan semula sebagian warga dua Desa, yaitu Ponowareng dan Karanggeneng sempat terprovokasi dan janji-janji Green Peace yang akan membawa warga terdampak PLTU lebih sejahtera.
"Akan tetapi, kami ternyata diprovokasi sehingga warga terpecah belah. Oleh karena itu, kami minta Green Peace tidak mengobok-obok lagi pada warga," tegasnya.
Menurut rencana, Presiden Joko Widodo pada Jumat (28/8) akan mengunjungi lokasi PLTU Batang. Pembebasan lahan PLTU ini sudah dimulai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kendala utama PLTU ini tidak bisa segera rampung yakni adanya pro kontra warga. Kedatangan aktivis dan organisasi prolingkungan semakin memperkuat penolakan kehadiran PLTU.
Akan tetapi, pemerintah sudah bertekad akan menuntaskan proyek PLTU senilai triliunan rupiah ini mengingat Jawa membutuhkan pasokan listrik besar untuk menopang pertumbunan ekonomi.
Mereka selain melakukan orasi menolak kehadiran Green Peace warga juga masang sepanduk bertuliskan, seperti "Hai Green Peace Kami Ingin Desa Damai, Jangan Kau Obok Kehidupan Kami", "Damai Itu Indah, Bertengkar Bikin Risau", dan "Cukup Sudah Provokasi dan Agresitasmu Green Peace Hingga Kami terpecah Belah".
Koordinator aksi, Tutur Tambir mengatakan unjuk rasa ini sebagai bentuk untuk mendamaikan dua warga yang selama ini terpecah akibat provokasi dan janji Green Peace.
"Kami tidak akan lagi terpengaruh janji Green Peace dan tidak mau diadu domba terkait proses pembangunan PLTU," tukasnya.
Ia minta lembaga pencinta lingkungan itu bertangung jawab terhadap kondisi warga terdampak PLTU yang nyaris terpecah belah akibat provokasi dan janji Green Peace.
"Kami warga yang hanya mengenyam pendidikan rendah memang sempat terprovokasi dengan janji-janji Green Peace. Akan tetapi, kami tidak mendukung lagi apa yang akan dijanjikan lagi Green Peace terkait proyek PLTU," ucapnya.
Simpatisan Green Peace, Raihan mengatakan semula sebagian warga dua Desa, yaitu Ponowareng dan Karanggeneng sempat terprovokasi dan janji-janji Green Peace yang akan membawa warga terdampak PLTU lebih sejahtera.
"Akan tetapi, kami ternyata diprovokasi sehingga warga terpecah belah. Oleh karena itu, kami minta Green Peace tidak mengobok-obok lagi pada warga," tegasnya.
Menurut rencana, Presiden Joko Widodo pada Jumat (28/8) akan mengunjungi lokasi PLTU Batang. Pembebasan lahan PLTU ini sudah dimulai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kendala utama PLTU ini tidak bisa segera rampung yakni adanya pro kontra warga. Kedatangan aktivis dan organisasi prolingkungan semakin memperkuat penolakan kehadiran PLTU.
Akan tetapi, pemerintah sudah bertekad akan menuntaskan proyek PLTU senilai triliunan rupiah ini mengingat Jawa membutuhkan pasokan listrik besar untuk menopang pertumbunan ekonomi.