Castro menilai embargo, yang diberlakukan terhadap Kuba sejak 1962, telah menjadi batu sandungan utama antara kedua negara (Kuba-AS) menuju "normalisasi" .

Namun, di Amerika Serikat, hanya Kongres yang memiliki kewenangan untuk melakukan langkah penghapusan embargo, dan Kongres AS yang mayoritas anggotanya dari Partai Republik telah menolak permintaan Obama untuk mencabut embargo itu.

Pernyataan Castro itu disampaikan menjelang pembentukan kembali secara formal hubungan diplomatik dan pembukaan kedutaan antara kedua negara pada Senin (20/7).

Langkah pembentukan kembali hubungan diplomatik Kuba-AS itu akan memerlukan dialog pada tingkat yang lebih tinggi.

Dan hal itu hanya langkah pertama dalam suatu proses yang kompleks, di mana salah satu rintangan terbesar kedepannya adalah mengakhiri embargo perdagangan dan keuangan yang diterapkan AS terhadap Kuba.

"Kami berharap (Obama) akan terus menggunakan kekuasaan eksekutif untuk mencabut aspek kebijakan (embargo) ini, yang menyebabkan kerusakan dan penderitaan bagi rakyat kami ," kata Castro pada penutupan pertama dari pertemuan dua kali setahun Partai Majelis Nasional di Kuba.

Pernyataan Castro itu dilaporkan oleh portal berita resmi Kuba Cubadebate karena media lain tidak diberi akses ke acara tersebut.

Pembukaan kembali kedutaan akan berujung pada keputusan bersejarah oleh Obama dan Castro pada 17 Desember untuk memulai langkah normalisasi hubungan antara Kuba dan AS.

"Senin (20/7) akan menjadi suatu tahap baru yang panjang dan rumit dalam perjalanan menuju normalisasi hubungan (Kuba-AS), yang perlu menemukan solusi untuk masalah-masalah yang telah terakumulasi selama lebih dari lima dekade dan mempengaruhi hubungan antara negara dan masyarakat kita," kata Castro sebagaimana dikutip dari AFP.

Castro menegaskan bahwa, bagaimanapun, untuk "menormalkan hubungan" Kuba-AS maka blokade harus dihapus.

Kalangan konservatif AS dan anggota masyarakat pengasingan Kuba telah meminta Obama untuk menghentikan pemulihan hubungan dengan Kuba sampai Pemerintah Kuba melakukan reformasi politik dan hak asasi manusia di negara itu.