"Setelah saya cermati dan kaji ulang, ternyata tidak perlu dibuat Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas, red.) yang sekarang masuk agenda DPR dan Pemerintah. Mengapa? Karena peran ...
"Mengacu pada UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, kami menerima pengajuan permintaan dari PT Indoasia Ground Utama atas nama Sukhoi Civil Aircraft dan kami berikan izin masuk dan izin ...
Hingga sekarang, lembaga peradilan militer masih mengadili oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat perkara pidana umum. Pengadilan Militer II-10 Semarang, misalnya, pada 8 ...
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2004--2009 pernah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan ...
"Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI memungkinkan jika ada oknum TNI yang melakukan tindak umum diadili di peradilan umum, sebagaimana masyarakat umum lainnya," katanya ...
"Pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati yang akan digelar 16 Juni 2012 tidak disertai pemutakhiran data pemilih sehingga banyak pemilih pemula yang tidak bisa ikut ...
"Dengan dikabulkannya pengajuan PK oleh MA, maka Chusni Mubaraq yang sudah menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kudus sejak 27 Juli 2007 akan menghirup udara bebas," kata kuasa ...
Ketua Panja RUU PKS DPR RI, Eva Kusuma Sundari, kepada ANTARA Jateng, Selasa pagi, mengatakan bahwa pada hari ini DPR RI menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan persetujuan RUU PKS menjadi UU ...
Apakah Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap bertahan di dalam barak ketika menyaksikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sendirian menghadapi kalangan mahasiswa dan elemen ...
"RUU Kamnas belum sistematis, bahkan format kewenangan TNI dan Polri masih tumpang tindih. Sehingga dikembalikan kepada pemerintah untuk diperbaiki," kata Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi di ...