#REKLAME

Pemerintah Kota Pekalongan siap menertibkan beberapa reklame permanen tidak memiliki izin (ilegal) yang dipasang di sepanjang Jalan Sutomo Kota Pekalongan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota ...

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berencana menaikkan sejumlah pos penerimaan pajak daerah, menyusul trenkenaikan penerimaan selama masa pandemi COVID-19. "Kami mencatat dari 11 ...

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah bisa memberikan subsidi 50 persen gaji untuk pekerja lantaran kebijakan PPKM mengharuskan pusat belanja atau mal harus tutup ...

Pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) diharapkan selesai pada tahun ini. Jangan sampai tertunda lagi seperti pada September 2019. Kendati ...

Pakar hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Jawade Hafidz memandang perlu mempertahankan aturan mengenai pidana umum dan pidana khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang ...

Mantan anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari menilai aturan penodaan terhadap bendera negara dalam RUU KUHP overregulation (regulasi berlebihan) karena sudah ada hukum khusus (lex specialis) ...

Pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan kearifan lokal ketika membahas kembali Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Pasal-pasal ...

Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai rumusan Pasal 235 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mempertegas ancaman ...

Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago mengatakan pasal penodaan terhadap bendera negara, khususnya mengibarkan bendera Merah Putih yang rusak, robek, luntur, kusut, atau ...

Direktur Institut Sarinah,Eva Kusuma Sundari, menyatakan, pasal penodaan terhadap bendera negara dalam RUU KUHP jangan sampai menyumbat nasionalisme para seniman yang akan menunjukkan ...