#RASIONALISASI

"Dalam Perpres (Peraturan Presiden) tersebut terdapat beberapa perubahan penting yang patut diketahui oleh masyarakat di antaranya pimpinan dan anggota DPRD dimasukkan dalam kategori PPU (Pekerja ...

Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo di Batang, Senin, mengatakan bahwa pemkab akan mendukung sepenuhnya terhadap kebijakan pemerintah yang bersifat baik dalam upaya membangun negeri ini, termasuk dalam ...

Kepala Bidang Jabatan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekalongan Nur Sobah mengatakan bahwa pemkot belum mendapatkan informasi maupun petunjuk mekanisme tentang kebijakan ...

Bupati Tegal, Entus Susmono di Batang, Selasa, menilai selama ini PLN tidak transparan sehingga pemkab harus menanggung beban biaya LPJU yang besar. "Kami ingin tahu untuk apa saja beban ...

"Definisi PHK besar-besaran adalah dalam kurun waktu dua bulan jumlah karyawan terkena PHK melebihi 5.000 orang. Sudah lebih dari 10.000 yang kami tarik hingga akhir Maret dan sudah ada proses PHK ...

Dalam UU tersebut diatur bahwa struktur organisasi tata kerja (SOTK) harus disesuaikan dengan nomenklatur kementerian. SKPD-SKPD itu akan dilebur karena tidak memiliki nomenklatur kementeriannya, ...

Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia pada tahun 2015 tidak akan impor beras karena stok beras di gudang Bulog telah mencapai 1,7 juta ton meskipun beberapa ...

"Usulan tersebut berdasarkan realitas yang terjadi selama ini, pemkab kesulitan memanfaatkan dana cukai secara maksimal karena setiap tahun selalu terjadi sisa dana bagi hasil cukai dan hasil ...

"Dari analisis teknis, mempertimbangkan banyak hal. RUPS (rapat umum pemegang saham PT LI) menyetujui program kompetisi tahun 2015-1016, diajukan ke PSSI untuk mendapatkan persetujuan, yaitu ...

"Di dalam aturan yang ada, memang tidak ada perintah rasionalisasi jumlah perangkat desa sehingga perangkat desa yang ada akan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan," ujarnya di Kudus, Senin. ...