Berdasarkan Data Pusat Informasi MK di Jakarta hingga Minggu pukul 21.56 WIB pendaftaran 25 sengketa ini terdiri atas satu perselisihan pilkada di tingkat kota dan 24 perselisihan pilkada di tingkat ...
Meski undang-undang memberi batas waktu pembentukan badan peradilan khusus ini selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional pada tahun 2027, alangkah baiknya pada tahun depan ...
Jurnalis akan tergugah hatinya begitu mendengar, melihat, dan mengendus sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). ...
"Batas waktu pembentukan badan peradilan khusus ini paling lambat pada tahun 2027," kata Dr. Rahmat Bowo Suharto, S.H., M.H. yang juga anggota Dewan Etik Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) PWI Provinsi ...
Presiden pada hari dan tanggal itu menyampaikan tiga kali pidato, yakni pada Sidang Tahunan MPR 2015, Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI, dan Rapat Paripurna DPR RI. Pada Sidang Tahunan MPR 2015 ...
Akan tetapi, tahapan pilkada serentak yang harus dilalui Purbalingga tidaklah semulus kabupaten/kota lainnya, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada 21 kabupaten/kota yang bakal ...
"Sepuluh temuan hasil pemeriksaan BPK itu harus segera diperbaiki oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Dia menilai temuan BPK itu menjadi tantangan ...
Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, mengatakan gugatan telah didaftarkan Aburizal Bakrie yang ...
"Hakim untuk sengketa pilkada sudah siap, sudah ada. Ketika Pileg (Pemilu Legislatif) 2014 lalu sudah ditunjuk hakim khusus dan itu bisa digunakan untuk penyelesaian sengketa pilkada nanti. Jadi ...
"Hasil pertemuan tadi, pertama kubu (Munas) Bali dan Ancol sepakat mengutamakan jalur islah, rekonsiliasi, rujuk, dan musyawarah mufakat terkait adanya perbedaan dan perpecahan yang terjadi di ...