#MENTERI KEPENDUDUKAN

"Mendorong penggunaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di seluruh Indonesia dengan migrasi non-SIAK ke SIAK. Yang penting pembersihan data sampah data kependudukan," kata Mendagri ...

Mendagri melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Senin, menginstruksikan jajarannya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pembenahan seluruh sistem yang ada dengan ...

"Selama ini kan banyak keluhan dari warga yang tidak mau dicantumkan agamanya di kartu tanda penduduk (KTP) karena hanya enam agama yang boleh dicantumkan (di KTP, red.)," katanya di Semarang, Rabu. ...

"Menurut saya, tetap perlu ada kolom agama di KTP itu, karena itu identitas. KTP itu merupakan single identity number, ya harus ada," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa. Ia mengemukakan ...

"Kolom agama itu pasti ada karena sudah ada di Undang-undang (Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Tidak ada niat kami untuk menghapus itu," kata Tjahjo usai Rapat Kerja dengan ...

"Kami juga konsultasi mengenai masalah e-KTP. Jangan sampai kami mau mempercepat kelanjutan sisa 4,8 juta tapi ada hal-hal yang sedang disidik KPK. Tadi diterima Zulkarnain, menjelaskan masalahnya ...

"Sesuai dengan undang-undang, warga negara Indonesia pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Cu (Confusius), wajib hukumnya dicantumkan dalam kolom KTP-el (kartu tanda ...

"Itu kepercayaan, sementara kosong, sedang dinegosiasikan. Kami akan segera ketemu menteri agama untuk membahas ini. Pemerintah tidak ingin ikut campur pada WNI yang memeluk keyakinannya sepanjang ...

"Kami tidak pakai istilah lolos atau tidak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta, yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Wakil ...

"Saya sudah kontak Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, red) dan Sekjen Kemendagri (Diah Anggraeni, red), sudah selesai semua, tinggal ditandatangani Presiden," katanya di Semarang, ...