Konsistensi menjadi ujian bagi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan komitmen untuk melindungi setiap warga negara saat ini. Realisasi sejumlah komitmen sangat dinantikan agar masyarakat ...
Upaya penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dalam proses legislasi harus dikawal sehingga semua pihak wajib mengawal proses percepatan legislasi yang ...
Potensi Indonesia di sejumlah sektor harus menjadi modal untuk menatap ekonomi Indonesia pada 2022. Krisis global dalam sejarah adalah ruang untuk pembelajaran menuju perbaikan ekonomi tahun ini, ...
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai diperlukan kesiapan anggota DPR berkolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat menyelesaikanRancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ...
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilaiupaya untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus terus dilakukan. Hal ...
Keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR menugaskan Badan Legislasi DPR (Baleg) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bersama Pemerintah merupakan ...
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memandang perlu restorasi kebijakan publik untuk melakukan transformasi politik yang lebih humanisdengan mengacu pada nilai-nilai yang berlaku di tengah ...
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai komitmen pimpinan DPR RI untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai usul inisiatif DPR pada pekan ...
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan nilai kebinekaan yang terkandung dalam Pancasila harus terus diamalkan demi menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu dia ...
Jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual harus terpenuhi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang saat ini pembahasan rancangan ...