#DPD RI

Kumpulan berita dpd ri, ditemukan 2359 berita.

Politikus: Bacaleg eks koruptor belum tentu lolos

Semua bakal calon legislator eks narapidana kasus korupsi belum tentu lolos menjadi caleg meski Mahkamah Agung memutuskan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan ...

DPD: Proteksi asuransi bagi pekerja migran lemah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti lemahnya proteksi asuransi bagi pekerja migran di negara penempatan pascaberlakunya Undang-Undang Nomor ...

Jelang Pemilu, Banyumas diharapkan tetap kondusif

Wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, diharapkan tetap kondusif menjelang Pemilu 2019 seperti halnya saat Pilkada Serentak 2018, kata Kepala ...

Bupati Banyumas: KPPS perlu penguatan materi

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perlu mendapatkan penguatan materi terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019, kata Penjabat Bupati Banyumas Budi Wibowo. ...

Zulkifli: IARMI Harus Netral pada Pemilu 2019

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Zulkifli Hasan menyatakan anggota IARMI harus bersikap netral dalam ...

Akademisi: Kepala daerah boleh kampanyekan calon DPD

Kepala daerah/wakil kepala daerah adalah pejabat politik sehingga bisa mengampanyekan pasangan calon presiden/wakil presiden dan calon anggota DPR/DPRD, ...

Parpol pengusung deklarasi tim pemenangan Jokowi- Ma'ruf

Partai politik pengusung melakukan deklarasi tim pemenangan Joko Widodo-Ma`ruf Amin, sebagai calon presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, di Gedung Marhain ...

Kedigdayaan PKPU Batasi Ruang Gerak Mantan Koruptor

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait dengan persyaratan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tampaknya masih digdaya. Pasalnya, Komisi ...

Pemilu 2019. KPU Temanggung siapkan 2.461 TPS

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada Pemilu 2019 bakal menyiapkan sebanyak 2.461 tempat pemungutan suara yang tersebar di 20 kecamatan. ...

Teguh Yuwono: Kewenangan DPD Tetap Terbatas

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tetap terbatas karena DPD tidak bersifat bikameral, tetapi komplementer terhadap DPR RI, kata ...