Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengahmembekali aparatur sipil negara (ASN) kemampuan teknis penyusunan rencana strategis (renstra) untuk optimalisasi perencanaan pembangunan sehingga mampu ...
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berhasil menurunkan angka kasus tengkes (stunting) menjadi 3,77 persen pada tahun 2024 setelah tahun sebelumnya angkanya mencapai 15,7 persen. "Data ...
Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, agar tidak ada lagi pejabat yang terjerat korupsi. ...
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat ada 700 pegawai non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah dengan masa kerja kurang dari dua tahun dan terancam diputus kontraknya karena adanya ...
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berhasil menekan kasus perceraian di kalangan aparatur sipil negara (ASN) lewat mediasi sehingga jumlah kasus perceraian bisa menurun. "Selama 2024 ...
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah membatalkan kelulusan lima peserta seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tenaga teknis dan tenaga guru formasi tahun 2024, karena ...
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berkomitmen untuk menyelesaikan pengangkatan 2.709 tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui mekanisme pegawai pemerintahan dengan perjanjian ...
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen), Fajar Riza Ul Haq mengungkapkan bahwa guru swasta yang diangkat sebagai pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) bisa ...
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen), Fajar Riza Ul Haq meminta para guru non-ASN yang belum bersertifikasi untuk mengikuti proses sertifikasi, karena akan mendapatkan ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pemahaman tentang antikorupsi kepada para kepala desa dankepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai upaya ...