DPS Pilpres di Kudus 604.381 Jiwa

Jumat, 16 Mei 2014 19:52 WIB

"DPS hasil pemutakhiran tersebut merupakan hasil pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pemilu Anggota Legislatif 2014," kata Anggota KPU Kudus Divisi Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pengembangan Organisasi SDM dan Umum Rumah Tangga, Syafiq Ainurridho, di Kudus, Jumat.

Data yang dimaksud, yakni daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu yang ditetapkan 17 Januari 2014 sebanyak 596.381 pemilih, daftar pemilih khusus sebanyak 950 pemilih dan pemilih pemula sebanyak 9.142 pemilih.

Dengan adanya coklit tersebut, kata dia, pemilih yang tidak memenuhi syarat karena meninggal atau berubah status menjadi anggota TNI/Polri bisa diketahui.

Selain itu, kata dia, pemilih pemula yang datanya diperoleh dari pusat juga harus dilakukan coklit guna memastikan kebenaran datanya.

Hasilnya, kata dia, berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi DPS hasil pemutakhiran hari ini (16/5) tercatat sebanyak 604.381 pemilih.

Adapun rinciannya, yakni laki-laki sebanyak 296.396 pemilih dan perempuan sebanyak 308.072 pemilih.

DPS hasil pemutakhiran tersebut, katanya, akan diumumkan kepada masyarakat dengan ditempel di masing-masing kantor balai desa atau tempat strategis.
"Kami berharap, masyarakat memanfaatkan pengumuman DPSHP tersebut guna memastikan namanya sudah tercatat atau belum," ujarnya.

Apabila belum tercatat, dia mempersilakan, untuk melaporkannya kepada PPS setempat untuk dicatat.

Pengumuman DPS hasil pemutakhiran dilakukan hingga 19 Mei 2014, kemudian pada 20--26 Mei 2014 bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memberikan masukan.

Setidaknya, kata dia, ketika sudah memasuki tahap penetapan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden pada 9 Juni 2014 tidak ada nama yang belum tercatat.

Meskipun sudah ada penetapan menjadi DPT, katanya, masih ada tahapan penyusunan daftar pemilih khusus (DPK) yang dijadwalkan mulai 5 Juni hingga 1 Juli 2014.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.