Muhammadiyah Ingatkan Netralitas PNS

Senin, 15 April 2013 06:17 WIB

ilustrasi

"PNS sebagai bagian dari warga negara secara pribadi mempunyai hak politik. Akan tetapi, penggunaannya harus tetap sesuai ketentuan perundang-undangan, sumpah jabatan, dan kode etik profesi," kata Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang Andi Prasetyo di Magelang, Minggu.

Ia menjelaskan pentingnya mengingatkan netralitas PNS dalam pilgub tersebut karena kalangan mereka memiliki potensi penyimpangan terkait dengan pesta demokrasi itu, antara lain dalam bentuk mobilisasi pegawai untuk mendukung kepentingan politik pasangan kandidat tertentu dalam pilgub mendatang.

Dalam menjalankan aktivitasnya, katanya, PNS harus tetap menjaga netralitas dan terbebas dari kepentingan politik kelompok tertentu.

"PNS dilarang membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan kelompok politik tertentu. PNS harus mampu menempatkan diri dan tetap fokus pada upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," katanya.

Ia mengemukakan bahwa mobilisasi politik PNS akan berakibat terganggunya pelayanan publik karena sistem kerja birokrasi akan cenderung diarahkan untuk memberikan keuntungan politik terhadap pasangan calon tertentu dan bukan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

"Mereka perlu kembali kepada khittahnya, yakni sebagai abdi negara yang berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat serta memiliki netralitas dan tidak diskriminatif," katanya usai "Silaturahmi Kader dan Pengajian Pemuda Muhammadiyah" di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

Upaya melibatkan PNS agar mendukung pasangan kandidat untuk mendapatkan kekuasaan politik, katanya, sebagai tindakan yang merusak proses demokrasi.

Dalam kehidupan politik pemerintahan, katanya, PNS seharusnya dalam posisi tidak memihak kepada kepentingan politik kelompok tertentu.

Ia mengatakan semua pasangan calon gubernur dengan wakil gubernur harus memiliki komitmen untuk menciptakan kehidupan birokrasi yang baik dan sehat.

Komitmen itu, katanya, harus dimulai dan dibuktikan saat ini dengan tidak melibatkan PNS sebagai mesin politik dalam proses pilgub, termasuk saat kampanye.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.