Pemkab Pati meminta BPD mengoptimalkan program "Jaksa Garda Desa"

Kamis, 24 September 2026 19:20 WIB

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memberikan sambutan pada acara sosialisasi Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (24/9/2026). ANTARA/HO-Humas Pemkab Pati

Pati (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah, meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengoptimalkan program "Jaksa Garda Desa" sebagai upaya memperkuat pendampingan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa.

"Program tersebut menjadi salah satu langkah positif untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel," kata Pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat menghadiri Sosialisasi Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis.

Menurut dia, menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, serta akuntabel merupakan tanggung jawab seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan BPD yang memiliki peran penting dalam menyikapi berbagai persoalan di tingkat desa.

Dia mengatakan potensi persoalan integritas tidak hanya menjadi perhatian di tingkat pemerintahan kabupaten, tetapi juga perlu diperhatikan hingga tingkat desa.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa, BPD, kejaksaan, dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan hukum sekaligus memastikan program pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan.

"Dengan desa yang mapan, Kabupaten Pati nantinya akan menjadi baik, maju, makmur, dan sejahtera," ujarnya.

Ia mengatakan berbagai program prioritas pemerintah juga banyak yang pelaksanaannya langsung menyentuh desa. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, BPD, dan seluruh pihak terkait.

Risma juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang transparan, terlebih terdapat 61 desa di Kabupaten Pati yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa.

Ia berharap pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut dapat menghasilkan pemimpin yang mengedepankan integritas serta tidak menggunakan politik uang.

Selain itu, pemerintah desa diharapkan terbuka dalam menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang dihadapi sehingga dapat dibahas bersama untuk mendapatkan solusi.

"Seluruh program prioritas yang masuk ke desa juga perlu dikawal bersama agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Risma berharap sinergi melalui program Jaksa Garda Desa dapat semakin memperkuat pembangunan dari tingkat desa sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Pati yang maju, makmur, dan sejahtera.

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti para camat se-Kabupaten Pati, kepala desa/lurah, anggota BPD, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Pati, serta perwakilan perangkat desa terkait.

Kegiatan yang diselenggarakan Kejaksaan tersebut merupakan upaya memperkuat pemahaman dan sinergi dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendampingan dan pengawasan tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

Baca juga: Jasa Raharja Pati menyalurkan santunan kecelakaan Rp61 miliar pada 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.