Warga Batang Tolak Pembangunan PLTU
Selain menolak proyek pembangunan PLTU, massa juga menuntut Kepala Desa Karanggeneng mundur dari jabatannya karena mereka menilai perangkat pemerintah desa tidak bisa mengakomodasi aspirasi warga.
Aksi unjuk rasa mulai tidak terkendali saat Kepala Desa Karanggeneng, Saryudi, memasuki ruang balai desa setempat.
Massa yang sudah tersulut emosinya, kemudian melakukan aksi lempar kursi sehingga kondisi sempat menimbulkan ketegangan beberapa saat.
Aparat Kepolisian Resor Batang yang berjaga di lokasi unjuk rasa berusaha mengamankan kondisi dan mengevakuasi kepala desa.
Kasmir, peserta unjuk rasa mengatakan bahwa Kepala Desa Karanggeneng terlalu cepat memutuskan persoalan PLTU tanpa bermusyawarah terlebih dulu dengan warga.
"Kami kecewa terhadap keputusan Kades Karanggeneng yang mengiizinkan proyek pembangunan PLTU di desanya tanpa melalui musyawarah dengan warganya," katanya.
Ia mengatakan bahwa lahan yang akan digunakan proyek PLTU bukan milik negara melainkan milik warga sehingga mereka kecewa kepada kepala desa yang tergesa-gesa memutuskan persoalan pembangunan PLTU di desanya.
"Jika pemerintah desa tidak bisa menyelesaikan persoalan PLTU yang menimbulkan pro dan kontra di warga maka sebaiknya kepala desa mundur dari jabatannya," katanya.
Kepala Desa Karanggeneng, Saryudi, mengatakan bahwa persoalan proyek PLTU menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.
"Masalah proyek PLTU, kami akan bersikap netral dan diserahkan sepenuhnya pada Pemerintah Pusat," katanya.
Kepala Corporate Social Responsibility PT Bhimasena Power Indonesia, Susilo, mengatakan bahwa selaku pelaksana proyek pembangunan PLTU di Batang, pihak perusahaan akan mematuhi peraturan tentang pendirian PLTU.
"Persoalan pro dan kontra warga terhadap pembangunan PLTU, adalah hal yang wajar. Akan tetapi persoalan tersebut jangan sampai menimbulkan konflik horisontal," katanya.
Kepala Polres Batang, AKBP Tony Harsono mengimbau pada warga tidak terpancing provokasi terhadap isu pembangunan PLTU di Desa Karanggeneng.
"Kami meminta warga bisa menahan diri dan tidak terpancing provokasi isu proyek pembangunan PLTU," katanya.
Pewarta: Kutnadi
Editor:
Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
