Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan kegiatan retret yang akan diikuti seluruh jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara atau organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah tersebut.
"Tanggalnya masih belum pasti, sementara pada awal Juni,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jateng Uswatun Hasanah di Semarang, Jumat.
Kegiatan retret tersebut digagas Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk mengintegrasikan program pembangunan di wilayah Jateng, sekaligus mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan retret rencananya diikuti sekitar 546 orang peserta yang memiliki jabatan pimpinan tinggi. Pada hari terakhir, kegiatan retret tersebut juga akan dihadiri oleh wakil bupati dan wakil wali kota se-Jateng.
Saat ini, kurikulum untuk retret sedang dimatangkan BPSDMD Jateng dan pematangan dilakukan dalam dua hari ke depan sebelum nanti difinalisasi dan disetujui Gubernur Jateng.
Dia mengatakan tujuan dari penyelenggaraan retret itu adalah penyelarasan dari output program masing-masing kepala OPD, termasuk di pemerintah kabupaten/kota.
Kegiatan tersebut akan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PANRB.
Secara teknis, retret nanti akan dibagi dalam beberapa kelas dengan materi paparan dari narasumber.
"Tadi ada masukan dari Pak Gubernur untuk tambahan dua kelas khusus, yaitu kelas untuk wakil bupati dan wakil wali kota yang ikut pada hari terakhir. Kemudian kelas khusus terkait Astacita yang akan kami blend (campur) dengan kurikulum di Lemhannas," kata Uswatun.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bahwa retret untuk pimpinan tinggi di seluruh OPD tersebut akan menjadi yang pertama digelar oleh pemerintah provinsi.
Ia mengaku terinspirasi dengan retret kepala daerah yang digelar Kemendagri di Lembah Tidar, Magelang, pada Februari 2025.
"Ini penting agar program-program di Jawa Tengah dapat berjalan selaras, tidak sendiri-sendiri. Ego sektoral harus dihilangkan sehingga program yang dilakukan bisa dirasakan betul oleh masyarakat," katanya.
