Pemkab Banyumas lakukan efisiensi anggaran sesuai arahan Mendagri

Banyumas (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terus berupaya melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri itu benar," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas Amrin Ma'ruf di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

Selain itu, kata dia, Pemkab Banyumas juga sedang berorientasi sesuai dengan perintah Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro berdasarkan hasil dari kunjungan ke berbagai wilayah Banyumas serta masukan-masukan dari masyarakat melalui layanan Lapak Aduan itu yang ada hanya masalah jalan, listrik dan air.

Menurut dia, tiga hal tersebut yang menjadi keluhan masyarakat dan hal itu ditanggapi serius serta sudah disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

"Itu mereka setuju dengan programnya Pak Pj Bupati, yaitu bagaimana infrastruktur di 2024-2025, di masa beliau itu menjabat di sini, untuk bisa terselesaikan," katanya.

Dalam RAPBD Perubahan Tahun 2024 yang sedang disusun, kata dia, pihaknya selaku pengelola keuangan di Kabupaten Banyumas diperintahkan untuk membuat kebijakan efisiensi anggaran belanja operasional, yaitu terutama perjalanan dinas, konsumsi dan alat tulis kantor.

Menurut dia, pihaknya sudah melakukan suatu analisis berdasarkan kode-kode rekening yang ada dan pada RAPBD Perubahan akan diambil sekitar Rp30 miliar untuk dialihkan ke infrastruktur.

"Terus kemudian dari dasar efisiensi ini, akan kita terapkan anggarannya itu sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam satu tahun setelah diefisienkan ini untuk penerapan di 2025, sehingga nanti dari hasil efisiensi itu pun akan bisa bagaimana infrastruktur di 2025 juga lebih baik lagi," katanya.

Ia mengatakan semua itu merupakan komitmen dan Pemkab Banyumas khususnya organisasi-organisasi perangkat daerah memahami efisiensi anggaran tersebut merupakan langkah strategis Pj Bupati bahwa isu-isu yang akan menjadi prioritas untuk penganggaran pada 2024-2025 berupa kemiskinan, infrastruktur dan ketahanan pangan.

Khusus isu kemiskinan, kata dia, hal itu juga mencakup angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting, TBC dan penyalahgunaan narkoba.

"Ini bagian yang harus kita dahulukan. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain, ibaratnya nanti menyusul," katanya.

Menurut dia, hal itu juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan selain efisiensi.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya juga mengupayakan agar pendapatan Kabupaten Banyumas pada 2025 mengalami kenaikan.

"Memang nanti ada opsi, yaitu bagi hasil, pajak kendaraan bermotor yang tadinya kita hanya dapat bagi hasil, nanti ada opsi," katanya menjelaskan.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga melakukan upaya untuk intensifikasi dari pendapatan dari retribusi dan pajak akan menjadi satu pilihan untuk pelaksanaan pengentasan masalah kemiskinan dan infrastruktur.

"Jadi, insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri itu sudah kita jalankan di perubahan APBD ini," kata Amrin.

Baca juga: Pemkab : Semua OPD di Demak dipastikan melakukan efisiensi anggaran