Semarang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Jawa Tengah, meminta perbaikan drainase dan subdrainase air dengan dana dari APBD Perubahan 2023, diutamakan untuk menanggulangi banjir.
"Kualitas drainase dan subdrainase ini perlu ditingkatkan. Kan hampir semua sungai kewenangannya diambil alih (pemerintah) pusat," kata Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman di Semarang, Selasa.
Dengan begitu, kata Pilus, sapaan akrabnya, anggaran Pemerintah Kota Semarang yang semula untuk membiayai penanganan sungai-sungai besar sudah terbantu oleh anggaran pemerintah pusat.
Namun, kata dia, drainase dan subdrainase yang menghubungkan permukiman warga ke sungai-sungai kecil hingga sungai-sungai besar itu tidak boleh dilupakan dan harus diperbaiki.
"Drainase yang dianggap kecil ini dampaknya luar biasa saat musim hujan. Kenapa? Bisa terjadi banjir yang berarti kurang lancarnya drainase maupun sub-subdrainase," jelasnya.
Ia mengatakan sarana jalan jika tidak diimbangi dengan kelaikan drainase akan percuma dan justru menyebabkan kerusakan infrastruktur yang sudah dibangun dengan biaya mahal.
"Makanya, prioritasnya, salah satunya harus drainase. Mumpung sekarang hujan belum 'full' (belum musim hujan). Drainase harus diperhatikan secara serius. Air ini harus dikasih jalan," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu memastikan bahwa penanganan dan pengendalian banjir akan menjadi prioritas program yang akan diselesaikan hingga akhir 2023.
"Kami tidak bisa bicara banjir 100 persen hilang ya, tetapi pengendaliannya. Makanya, kami akan saling 'support' dengan BBWS Pemali Juana dan Kementerian PUPR," kata Ita, sapaan akrabnya.
Untuk program-program besar, seperti normalisasi Sungai Plumbon dan Sungai Tenggang, kata dia, sudah ditangani oleh Kementerian PUPR sehingga Pemkot Semarang cukup terbantu.
"Makanya, kami akan melakukan program-program persinggungan dengan itu (program pemerintah pusat). Jangan sampai di tengah sudah bagus, di luarnya tidak bagus," katanya.
Ia mencontohkan peninggian Jembatan Tol Kaligawe yang nantinya diimbangi dengan penyambungan jalan masuk oleh Pemkot Semarang agar sinkron dan bisa berfungsi secara optimal.
"Kalau penyambungan jalannya cuma ditumpuk-tumpuk saja, misalnya, ya melimpas (banjir) lagi. Makanya, ini perlu sinkronisasi dengan kementerian di pusat maupun provinsi," katanya.
