Sekda Jateng harapkan WBK tingkatkan pelayanan pada masyarakat

Kamis, 15 Juni 2023 17:01 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno berbincang dengan penerima manfaat di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Penganthi Temanggung. ANTARA/Heru Suyitno

Temanggung (ANTARA) - Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) diharapkan mendorong meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno.

"WBK ini sebetulnya bagian visi Pemprov Jateng 'mboten korupsi mboten ngapusi'. WBK ini juga instrumen untuk membangun zona integritas yang dibuat oleh pemerintah pusat," katanya di Temanggung, Kamis.

Ia menyampaikan hal tersebut usai pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Penganthi Temanggung.

Selain PPSDSN Penganthi, pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK ini juga untuk empat panti lain milik Pemprov Jateng, yakni Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PPSPGOT) Mardi Utomo Semarang, Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental (PPSDM) Ngudi Rahayu Kendal, Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring Kendal, dan Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Dewanata Cilacap.

Lebih lanjut Sumarno menyampaikan, untuk membangun butuh instrumen-instrumen, dengan adanya WBK ini diharapkan komitmen yang sudah dicanangkan itu benar-benar bisa terimplementasi dalam aktivitas keseharian.

"Masalah pengelolaan sumber daya secara integritas tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah layanan yang ada itu menjadi lebih baik karena bicara masalah integritas itu bicara dari hati bagaimana melayani masyarakat dengan baik dan ikhlas," katanya.

Ia menyampaikan bahwa teman-teman di pelayanan ini mayoritas ASN dan ASN itu sudah mendapat kompensasi gaji dan tunjangan. Kemudian gaji dan tunjangan itu harus disahkan dengan cara melakukan aktivitas melayani masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan WBK yang ada dan terus merevolusi mental ASN sebagai pelayan masyarakat sehingga layanan menjadi lebih baik dan tentu saja menjadi kewajiban pemerintah untuk saudara-saudara yang mempunyai kebutuhan khusus ini," katanya.

Menurut dia integritas itu baru teruji kalau sudah dihadapkan pada kesempatan dan peluang.

"Paling berat itu bertahan dari kesempatan dan peluang. Begitu sudah mengelola sumber daya itu tantangan kita. Zona integritas, bebas dari korupsi, birokrasi yang melayani itu memang kewajiban kita," katanya.

Ia menuturkan masalah integritas tidak bisa dibangun dari bawah, integritas harus dibangun dari atas atau pimpinan. Kalau dibangun dari bawah sekuat apa pun jika pimpinan tidak berintegritas maka tidak akan bertahan.

"Bawahan tidak akan tahan jika pimpinan 'meminta', apalagi kalau pimpinan memaksa, maka integritas ini harus dibangun dari atas. Pimpinan harus memberi contoh lebih dulu," katanya.