Untuk kelancaran bantuan, Sekda Jateng minta pemdes segera serahkan LPJ

Rabu, 9 Februari 2022 19:19 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno. ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Buku saku ini dapat memandu anggota DPRD dalam menyiapkan dan menyampaikan proposal bantuan keuangan dan hibah bansos

Semarang (ANTARA) -

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno meminta pemerintah desa (pemdes) segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dari Pemprov Jateng Tahun 2021 untuk kelancaran dan percepatan pencairan bantuan keuangan pada tahun 2022.

"Kami mohon bantuan teman-teman di legislatif untuk menyampaikan kepada pemerintah desa segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Dispermasdes sehingga nanti pada saat proses pencairan bantuan desa pada tahun 2022 tidak ada hambatan lagi," katanya di Semarang, Rabu.

Sekda menjelaskan bahwa secara konsep alokasi anggaran untuk bantuan pemerintah kabupaten, kota, dan desa merupakan bagian dalam rangka mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bentuk alokasi bantuan keuangan untuk pemkab, pemkot, dan pemdes, lanjut dia, merupakan bentuk kontribusi bagaimana mencapai visi dan misi dengan lokasi, serta kewenangannya di luar kewenangan Pemprov Jateng.

"Oleh karena itu bagian dari pencapaian visi misi, maka Pemprov Jateng wajib mengarahkan alokasinya agar dapat mendukung pembangunan yang ingin dicapai," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mengapresiasi inisiatif Pemprov Jateng yang telah menerbitkan buku saku dari berbagai organisasi perangkat daerah, di antaranya dari Dinas Sosial menerbitkan buku saku tentang hibah lembaga sosial dan bantuan sosial, buku saku dari Kesbangpol, Dinas Kesehatan, dan sebagainya.

"Buku saku ini dapat memandu anggota DPRD dalam menyiapkan dan menyampaikan proposal bantuan keuangan dan hibah bansos sehingga berbagai kendala dalam pelaksanaan dan pencairan bansos dapat teratasi," katanya.

Menurut di, berbagai langkah telah dilakukan DPRD dengan Pemprov Jateng dalam upaya mempercepat pencapaian target pembangunan dan realisasi APBD.

"Di antara langkah tersebut dengan mengadakan rapat bersama yang rutin diselenggarakan dua bulan sekali untuk mengakomodasi, evaluasi, dan monitoring berbagai hal," ujarnya.