Kudus (ANTARA) - Lima desa di Kabupaten Kudus dan Demak, Jawa Tengah, yang selama ini termasuk daerah rawan air bersih mendapatkan bantuan sumur bor dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Peresmian pengoperasian ke lima sumur bor di dua kabupaten tersebut, dilakukan Rabu (27/3) dengan dihadiri Sekretaris Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Antonius Ratdomopurbo dan perwakilan dari Anggota Komisi VII DPR RI.
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto dihubungi dari Kudus, Rabu, ke lima tempat yang mendapatkan bantuan sumur bor, yakni untuk Kabupaten Demak terdapat di Desa Trimulyo dan Sarirejo (Kecamatan Guntur) dan Sumberejo (Kecamatan Mranggen), sedangkan Kabupaten Kudus terdapat di Desa Karangbener (Kecamatan Bae) dan Desa Berugenjang (Kecamatan Undaan).
Peresmian di Kabupaten Demak, katanya, dipusatkan di Desa Trimulyo, sedangkan di Kabupaten Kudus dipusatkan di Desa Karangbener.
Ia berharap program tersebut bisa membantu warga yang berada di kawasan kesulitan air bersih atau terpencil menjadi mudah mendapatkan air bersih.
"Bantuan tersebut harus dirawat dengan benar, agar pemanfaatannya bisa maksimal," ujar Daryatmo yang merupakan wakil rakyat dari Dapil II Jateng (Jepara, Kudus dan Demak).
Untuk daerah lain yang membutuhkan bantuan serupa, kata dia, tetap akan diupayakan sebagai bentuk akomodasi aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, yakni Kabupaten Jepara, Kudus dan Demak.
Sebetulnya, kata dia, tahun anggaran 2018 terdapat tujuh lokasi bantuan sumbur bor, yakni di tiga lokasi di Kabupaten Demak, dua loaksi di Kabupaten Kudus dan dua lokasi di Jepara baru akan diresmikan dalam waktu dekat.
Untuk tahun 2019, politisi dari PDIP tersebut juga akan mengupayakan bantuan serupa untuk ketiga kabupaten tersebut sebagai daerah pilihannya.
"Khusus Kabupaten Demak, sebetulnya merupakan daerah zona merah yang airnya cenderung payau. Akan tetapi, tiga lokasi yang diresmikan ternyata hasilnya bagus karena sebelumnya memang ada survei geolistrik untuk menentukan titiknya," ujar Daryatmo Mardiyanto dari Fraksi PDIP.
Sekretaris Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Antonius Ratdomopurbo menambahkan bantuan sumur bor tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Komisi VII DPR RI.
Adapun biaya pembuatan sumur bor dalam, kata dia, setiap unitnya dialokasikan anggaran hingga Rp400 juta.
Karena Kementerian ESDM hanya membantu pembuatan sumur bor, kata dia, pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.
"Termasuk pembangunan pipa distribusinya juga menjadi kewenangannya masyarakat untuk mengupayakan agar bisa dimanfaatkan," ujarnya.
Ia berharap bantuan tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena ketersediaan air lebih terjamin, dibandingkan sebelumnya ketika memasuki musim kemarau kesulitan air bersih.
Penjabat Kepala Desa Karangbener Abdul Jalil membenarkan setiap memasuki musim kemarau warganya memang kesulitan mendapatkan air bersih karena mayoritas sumur warga mengalami kekeringan.
Sebelumnya, kata dia, memang ada bantuan dalam bentuk Pamsimas, namun belum memenuhi kebutuhan masyarakat karena kapasitasnya berkisar 200-an keluarga sehingga ada warga yang secara swadaya membangun sumur bor.
Setelah ada penyerahan sumur bor hari ini, katanya, pengelolaannya akan diupayakan lebih baik dari pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sehingga kebutuhan air bersih saat musim kemarau benar-benar bisa terpenuhi.
Ia mengakui masih membutuhkan bantuan sumur bor untuk dukuh lainnya yang belum tersedia sumur bor sehingga ketika pemerintah hendak mengucurkan bantuan serupa tentu akan diterima dengan senang hati.
Suparlan, Ketua RT 2 RW 3 Desa Karangbener mengakui warga memang sangat membutuhkan bantuan sumur bor untuk suplai air bersih saat musim kemarau.
"Mayoritas sumur warga dengan kedalaman 20-an meter saat kemarau tidak ada airnya, sehingga menggantungkan suplai dari sumur bor maupun Pamsimas," ujarnya.
