
Kandidat Pilkada Banjarnegara Saling Adu Program

Banjarnegara, ANTARA JATENG - Tiga peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara 2017 beradu program dalam acara Debat Calon yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
Acara yang digelar di Surya Yudha Ballroom, Banjarnegara, Sabtu, dimoderatori mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah M. Fajar Subkhi dengan lima panelis yang berasal dari berbagai disiplin ilmu.
Lima panelis itu terdiri atas pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Israwan Setyoko, pakar ilmu pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Yuwono, pakar manajemen publik dan gender Unsoed Denok Kurniasih, pakar desentralisasi dan otonomi daerah Unsoed Slamet Rosyadi, dan ekonom Unsoed Suliyanto.
Dalam debat yang mengusung tema Penguatan Ekonomi Kerakyatan dengan Peningkatan Sumber Daya, Infrastruktur, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menuju Banjarnegara Mandiri, Religius, dan Berkeadaban, pasangan Hadi Supeno-Nur Heni Widayanti, Wahyu Kristianto-Saeful Muzad, dan Budhi Sarwono-Syamsudin berkesempatan memaparkan berbagai program yang tertuang dalam visi dan misi mereka.
Salah satu poin yang menjadi perdebatan adalah kerusakan ruas jalan kabupaten di Banjarnegara.
Calon Bupati Hadi Supeno yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Banjarnegara periode 2011 s.d. 2016 mendapat kritikan dari Calon Bupati Budhi Sarwono yang memiliki latar belakang pengusaha jasa konstruksi.
"Berdasarkan fakta yang di lapangan bahwa selama Mas Peno (Hadi Supeno, red.) menjadi eksekutif adalah masalah infrastruktur, utamanya adalah jalan 'bodol' (rusak, red.). Pertanyaannya, apa yang Mas Peno janjikan lagi kepada masyarakat Banjarnegara selama 5 tahun mendatang karena selama 5 tahun terakhir ini masyarakat tidak mampu menikmati kemanfaatannya? Pertanyaan ini juga saya sampaikan kepada calon nomor 2 (Wahyu Kristianto-Saeful Muzad)," kata Budhi Sarwono yang merupakan calon nomor 3.
Terkait dengan pertanyaan tersebut, Hadi Supeno mengatakan bahwa persoalan yang ada sebenarnya bukan bagaimana membangun jalan, melainkan bagaimana memperpanjang usia jalan.
Oleh karena itu, kata dia, langkah pertama yang akan dilakukan adalah membuat peraturan bupati maupun peraturan daerah tentang standarisasi jalan yang di dalamnya mengharuskan pembuatan drainase setiap membangun jalan.
Menurut dia, pihaknya juga akan memberikan toleransi jalan berlubang maksimum 2 minggu sehingga jika tidak segera ditangani dalam kurun waktu tersebut tidak bisa ditoleransi.
"Kami akan mengangkat pengawas jalan kabupaten. Orang ini tugasnya dari pagi sampai sore hanya mengawasi satu ruas jalan kalau ada sampah atau rumput harus segera dibersihkan, sampah yang menghalangi selokan harus diangkat oleh petugas ini, kalau ada longsor kecil yang menghambat drainase juga harus diangkat oleh petugas ini, dan kalau ada jalan berlubang atau baru retak saja harus lapor ke pimpinan supaya segera ditangani," kata calon bupati nomor 1 itu.
Menurut dia, pihaknya juga akan melakukan rayonisasi alat berat yang selama ini terpusat di kantor Dinas Pekerjaan Umum yang berlokasi di wilayah bawah.
Dengan demikian, jika terjadi sesuatu di wilayah atas, kata dia, tidak perlu memobilisasi alat berat dari wilayah bawah.
"Kami juga akan mengoptimalkan pengawasan pembangunannya supaya kualitas jalan lebih baik lagi. Tidak dipungkiri, jalan cepat 'bodol' bukan kesalahan pemerintah semata, selain alam, kualitas bangunan yang memang rendah, lalu siapa yang bertanggung jawab dalam persoalan ini," katanya.
Sementara itu, calon bupati nomor 2, Wahyu Kristianto, mengatakan bahwa dalam pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan yang harus dievaluasi adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.
Menurut dia, tiga faktor tersebut sesungguhnya sangat berkaitan erat.
"Saya insya Allah bersama Mas Saeful Muzad ketika diridai Allah menjadi bupati dan wakil bupati, satu hal yang kami pastikan pertama adalah perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara itu harus berbasis pada data. Kita tidak bisa lagi berbicara 2 tahun selesai, 1 tahun selesai tanpa kita pahami berapa kilometer jalan yang ada di Kabupaten Banjarnegara dan tanpa memahami anatomi berapa APBD kita, saya pikir itu jargon-jargon yang akan menyesatkan masyarakat Banjarnegara," kata Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara periode 2009 s.d. 2014.
Oleh karena itu, dalam menangani jalan rusak, pihaknya akan menggunakan data yang meliputi panjang jalan dan kemampuan APBD Banjarnegara serta perencanaan tersebut dibuat berdasarkan target.
Setelah mendengar jawaban dari Hadi Supeno dan Wahyu Kristianto, Budhi Sarwono berjanji jika terpilih sebagai Bupati Banjarnegara, persoalan infrastruktur yang dalam 5 tahun terakhir terbengkalai, akan dibereskan dalam waktu 2 tahun.
Selain infrastruktur, dalam debat tersebut juga dibahas masalah pemberdayaan masyarat, perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan.
Pewarta: Sumarwoto
Editor:
Wisnu Adhi Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
