Pengamanan TPS Yang Rawan Diperketat

Selasa, 1 Desember 2015 19:11 WIB

ilustrasi

"TPS dianggap rawan kecurangan, gejolak massa dan gesekan antara pendukung pasangan calon di Boyolali berdasarkan lokasi yang jauh dari kantor polisi," kata Kepala Polres Boyolali AKBP Budi Sartono usai rapat koordinasi pembekalan kesiapan Pilkada 2015, di Boyolali, Selasa.

Kapolres mengatakan ada 94 dari 1.295 TPS di Boyolali yang dinilai rawan, sebanyak 31 TPS di antaranya, masuk kategori rawan satu dan 63 TPS lainnya masuk rawan dua.

Menurut dia, sebanyak 94 TPS yang masuk kategori rawan tersebut tidak terfokus sejumlah wilayah saja, tetapi titiknya tersebar di 19 kecamatan, di Boyolali.

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pengawasan dan pengamanan yang lebih ketat di TPS yang masuk kategori rawan tersebut. Pengamanan dilakukan mulai dari pendistribusian logistik, pemungutan hingga perhitungan suara pada 9 Desember mendatang.

"Kami akan mengerahkan seluruh kekuatan baik personel di Polres maupun Polsek-Polsek, dan sejumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan didukung anggota TNI," paparnya.

Menurut Kapolres setiap TPS yang masuk kategori rawan akan menempatkan satu personel Polri dan sejumlah anggota Linmas.

Namun, kata Kapolres, TPS yang masuk kategori rawan tersebut masih dapat berubah karena pelaksanaan Pilkada masih delapan hari.

"Kami akan melihat situasi dan kondisi di setiap wilayah, kemungkinan masih terus berkembang sesuai dengan dinamika politik di Boyolali," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga koordinasi dengan KPU dan Panwaslu Boyolali untuk mengetahui kondisi TPS yang dinilai masuk kategori rawan dan aman.

Menurut dia, pihaknya akan menempatkan satu personelnya untuk melakukan pengamanan secara mobiling di empat TPS katergori aman.

Kendati demikian, Kapolres megimbau semua elemen masyarakat baik pendukung maupun tim sukses masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada yang tinggal beberapa hari lagi ini.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.