Komunitas Pegiat HAM Nyalakan 1.000 Lilin

Sabtu, 1 Agustus 2015 13:19 WIB

Ilustrasi- Warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Duapuluh Oktober melakukan aksi seribu lilin di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (18/10). Aksi dilakukan untuk menyambut dan mendoakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo

Sejumlah 1.000 lilin tersebut dinyalakan di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, yang berada di ketinggian 2.306 meter di atas permukaan laut.

Anggota Human Right City Task Force atau gugus tugas kota HAM Wonosobo Fahmi Hidayat mengatakan acara yang diikuti puluhan pegiat HAM dari berbagai komunitas, organisasi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum ini dimaksudkan untuk lebih mengenalkan konsep HAM secara utuh kepada semua elemen masyarakat.

Ia menuturkan kegiatan ini sekaligus sebagai malam renungan, apa saja yang perlu segera dilakukan dan diperbaiki agar Wonosobo sebagai salah satu kota yang aktif menyuarakan HAM bisa menciptakan kota HAM yang ideal, selain untuk memperingati hari jadi ke-190 Wonosobo yang kebetulan tahun ini mengambil tema senada, yakni damai dalam perbedaan dukung Wonosobo kabupaten ramah HAM.

Fahmi mengatakan, awal Pemkab Wonosobo fokus menciptakan kotanya sebagai kota ramah HAM, dimulai saat Bupati Wonosobo, Kholiq Arif mengikuti konferensi internasional kota HAM sedunia di Gwangju pada 2013.

Setelah konsep-konsep human rights city lebih dimantapkan. Pada tahun 2015, Wonosobo bersama puluhan kota di dunia sepakat mewujudkan "World Charter on the Right to the City", untuk lebih memperkuat isu global tersebut ke ranah lokal kabupaten.

Ketua DPRD Wonosobo, Afif Nurhidayat yang hadir pada acara tersebut mengatakan bahwa syarat menciptakan kota ramah HAM tidak terlampau sulit, namun benar-benar dibutuhkan komitmen pemerintah agar bisa mewujudkannya.

"Kehadiran pemerintah sangat mutlak, sebagai pemegang berbagai program dan kebijakan pembangunan, termasuk peran legislatif sebagai pemegang amanat rakyat untuk mempercepat berbagai kebijakan dan program tersebut," katanya.

Ia menilai selama ini pemerintah telah banyak berusaha, termasuk dalam menyusun berbagai program pro- HAM, seperti pemenuhan hak asasi pribadi, politik, hukum, ekonomi, peradilan dan sosial budaya.

Ia menuturkan kata kunci dari ide gagasan ini adalah penempatan warga masyarakat sebagai warga merdeka yang dapat hidup layak dan bermartabat dalam sebuah daerah.
Ia mengatakan dalam HAM juga melekat kewajiban, karena itu selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya HAM, termasuk dalam menggunakannya, semua orang wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.