PDIP Siap Gelar Rakernas di Semarang

Selasa, 16 September 2014 20:12 WIB

"Persiapan rakernas yang akan dibuka oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendatang secara umum sudah siap semuanya," katanya di Semarang, Selasa.

Rukma menjelaskan bahwa salah satu agenda yang akan dibahas dalam Rakernas PDI Perjuangan adalah terkait dengan perubahan "mindset" partai dari partai oposisi di luar pemerintahan menjadi sebuah partai di dalam pemerintahan.

"Sikap PDI Perjuangan di dalam pemerintahan Joko Widodo harus berbeda dengan sikap partai sebelumnya, harus mengamankan segalanya, terutama kebijakan-kebijakan yang prorakyat," ujar pria yang saat ini menduduki jabatan Ketua DPRD Jateng sementara.

Ia menegaskan, sesuai dengan pesan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan yang merupakan partai politik yang berasal dari rakyat harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

"Seluruh kepala daerah dan ketua DPRD di semua tingkatan diinstruksikan untuk selalu mengambil kebijakan yang lebih untuk kepentingan rakyat kecil," ujarnya.

Menurut Rukma, tidak adalah permasalahan terkait dengan perubahan "mindset" PDI Perjuangan dari partai oposisi menjadi partai di dalam pemerintahan.

"Saya rasa hal itu tidak ada masalah karena biarpun namanya oposisi sebenarnya tidak selalu menentang keputusan pemerintah, artinya kalau kebijakan pemerintah baik dan prorakyat, pasti akan kami dukung, kalaupun ada yang ditentang, juga tidak asal menentang, tetapi memberikan solusi," katanya.

Perubahan "mindset" PDI Perjuangan, kata dia, tidak mengurangi kekritisan partai dalam melihat kebijakan pemerintahan yang prorakyat maupun yang tidak.

"Substansinya tetap sama, kami akan tetap mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK jika ada kebijakan yang dinilai kurang pas dan tidak prorakyat," ujarnya.

Rakernas PDI Perjuangan direncanakan akan dihadiri sekitar 1.600 peserta yang berasal dari seluruh pengurus struktural DPP PDI Perjuangan, pengurus DPD seluruh Indonesia, yakni ketua, sekretaris dan bendahara, serta ketua dan sekretaris DPC seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.