"Sejak pemberlakuan otonomi daerah (otda), terjadi penyusutan drastis jumlah pegawai negeri sipil (PNS) penyuluh KB, yakni semula satu petugas untuk 1--2 desa, kini seorang penyuluh harus melakukan pendampingan 4--6 desa sekaligus," katanya kepada ANTARA di Semarang, Kamis pagi.

Selain itu, kata Eva K. Sundari, dukungan yang lemah dari pemerintah daerah juga berdampak pada terhambatnya kerja-kerja sukarelawan KB desa dan kecamatan akibat tiadanya dukungan uang transpor dan operasional dari pemda yang memadai.

"Tidak mengherankan bila laju pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan pascapenerapan otda," kata Eva yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.

Ia lantas mencontohkan Provinsi Jawa Timur yang mengalami kenaikan dari 0,69 persen menjadi 0,76 persen, sebagaimana data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim 2010.

"Kenaikan laju pertumbuhan penduduk Jatim itu harus diwaspadai semua pihak," kata anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, dan Tulungagung) itu.

Tidak berbeda dengan daerah lain, lanjut dia, di Tulungagung akseptor KB sekitar 93 persen adalah perempuan. Sedikitnya akseptor KB laki-laki ini (7 persen) selain faktor kultural juga ada problem pembiayaan.

Akibat sektor kesehatan yang diotonomikan, termasuk untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD), pembiayaan vasektomi di RSUD--sebagaimana SK Bupati Tulungagung--sebesar Rp600 ribu, sedangkan di RS Bhayangkara hanya Rp200 ribu.

Oleh karena itu, politikus dari PDI perjuangan itu bertekad memperjuangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang responsif terhadap isu kependudukan dan KB.

Hal itu, kata Eva, sesuai dengan aspirasi para sukarelawan KB yang disampaikan dalam dialog bertajuk "Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan dengan Dukungan ProRep-Partnership" di Hotel Bharata Tulungagung, Sabtu (5/1).

Dialog kependudukan yang diikuti 70 sukarelawan KB itu juga dihadiri Ketua Komisi C DPRD Tulungagung Wiwik Triasmoro, anggota Komisi A DPRD Tulungagung Soebianto, serta Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPAKB) Kabupaten Tulungagung Suharmiyati.

Dalam dialog itu, para sukarelawan KB juga mengingatkan hambatan-hambatan serius dalam pelaksanaan program KB yang sifatnya sistemik. Misalnya, program penundaan usia menikah menjadi terganggu akibat situs porno yang bebas diakses dari internet hingga ke telepon seluler milik para remaja.

Demikian pula, sektor pendidikan, bukan saja miskin materi pendidikan "life skill" (kecakapan hidup) soal hak reproduksi, ketiadaan sekolah menengah pertama (SMP) di desa-desa terpencil juga berkontribusi pada masih tingginya usia menikah dini, katanya.

Menyadari lemahnya komitmen politik pemda-pemda terhadap program KB di Jatim, kecuali Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Madiun, maka dialog ditutup dengan penandatanganan "Deklarasi Komitmen Politikus PDI Perjuangan untuk Memperjuangan APBD yang Responsif Kependudukan".

Deklarasi ditandatangani oleh Eva K. Sundari (anggota DPR RI), Soebianto dan Wiwik Triasmoro (keduanya dari DPRD Kabupaten Tulungagung). Acara ini disaksikan para sukarelawan KB dan Kepala PPPAKB Kabupaten Tulungagung Suharmiyati.