"Tak bisa jika hanya BNPT yang menjalankan. Mari kita menyatukan dan mensinkronkan langkah-langkah untuk program ini," katanya saat memimpin rapat tentang Program Nasional Kontra Radikal Terorisme di Jakarta, Senin.
Dia menegaskan, pemerintah memerlukan program yang utuh untuk mengatasi berbagai aksi radikal.
Selama ini, kata dia, kinerja instansi pemerintah untuk mengatasi masalah itu kurang maksimal karena tidak ada rencana aksi bersama yang terkoordinasi dengan sasaran yang jelas.
"Oleh sebab itu cetak biru program deradikalisasi ini harus benar-benar tajam mencapai sasaran," katanya.
Wakil Presiden meminta BNPT menimbang masukan dari para menteri dan pejabat lain yang hadir dalam rapat untuk menajamkan cetak biru program penanganan aksi radikal.
"Saya minta BNPT menajamkan rencana aksi yang lebih detail," tutur Wapres.
Dia juga berpesan agar program nasional itu tidak memunculkan nuansa bahwa pemerintah kembali ingin mengontrol semuanya.
"Program ini harus sedemikian rupa agar semua pihak nyaman melaksanakannya. Pemerintah tidak berniat kembali ke zaman sebelum reformasi," kata Boediono.
"Sensitifitas seperti ini perlu dimasukkan dalam perumusan, apa yang bisa diterima dan dapat berjalan dalam di negara kita yang demokratis," tambahnya.
Rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri.
Selain itu hadir pula Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo, dan Kepala BNPT Ansyaad Mbai.