"Tingginya angka kemiskinan tersebut karena dalam pendataannya menggunakan 25 indikator," kata Sekretaris Daerah Pemkot Surakarta Budi Suharto kepada wartawan di Solo, Kamis.
Menurut dia, angka kemiskinan tersebut nyaris dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Solo yang hanya sekitar 70.000 jiwa.
Ia mengatakan angka kemiskinan versi TKPK lebih banyak karena dalam pendataannya menggunakan 25 indikator, sedangkan yang dipergunakan BPS hanya memakai 14 indikator.
Pada tahun lalu TKPK merilis angka kemiskinan di kota ini mencapai 107.000 jiwa.
Melalui penyajian data TKPK, Budi meyakini pelaksana program pengentasan kemiskinan lebih menguatkan perencanaan. Dukungan anggaran lebih besar menjadi konsekuensi logis.
"Ada penguatan masing-masing peran. Di bidang BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta), PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta), santunan kematian," jelasnya.
Dia menegaskan cakupan pendataan yang lebih luas memberikan kontribusi terhadap angka kemiskinan itu. Di sini, pelaksana program pengentasan kemiskinan bakal lebih mudah mengarahkan bantuan bersumber data TKPK. Termasuk kalangan swasta dan swadaya masyarakat.
"Pemkot dalam hal ini pelaksana program pemerintah memiliki data yang lebih aktual. Sedangkan bantuan nonbudgeter bakal lebih terarah," katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Paulus Haryoto mengatakan pasokan anggaran pemerintah dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan perlu realistis. Artinya, prioritas pengucuran anggaran tak boleh tereliminasi hanya karena program pengentasan kemiskinan.
"Target pengentasan kemiskinan itu sampai 2015 dan secara bertahap dari tahun ke tahun. Tidak bisa diselesaikan di 2013 saja, karena akan menyedot anggaran untuk prioritas kegiatan," katanya.
Dia menyebut prioritas anggaran adalah pendidikan, kesehatan, perumahan layak, ekonomi kerakyatan dan sarana prasarana penunjang infrastruktur. Lebih lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan Pemkot diminta berkomitmen menjalankan program pengentasan kemiskinan berdasarkan temuan TKPK.