"Dalam pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia, kebutuhan akan infrastruktur memang sangat besar. Di lain pihak dihadapi suatu kendala, yaitu terbatasnya kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dari sumber anggaran negara. Karenanya, juga diupayakan pembangunan infrastruktur melalui sumber pembiayaan alternatif, antara lain melalui skema PPP (Public Private Partnership)," kata Armida dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.
Armida menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan pendanaan infrastruktur di tanah air, Bappenas telah berdiskusi dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Ia mengungkapkan, pemerintah mengajak JBIC untuk ikut mendorong FDI (Foreign Direct Investment) dari Jepang untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di bidang industry manufacturing, dalam rangka upaya Indonesia untuk menggalakkan kegiatan peningkatan nilai-tambah, sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasana Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Menurut Menteri Negara PPN, hal ini juga akan bermanfaat bagi perekonomian Jepang yang sedang menghadapi fenomena `yendaka', yaitu semakin menguatnya nilai tukar Yen terhadap Dollar AS yang bahkan diperkirakan akan mencapai Yen 75/USD 1 pada akhir tahun ini.
Dalam kaitan ini, Menteri Negara PPN mengharapkan agar FDI Jepang lebih berorientasi pada daerah di luar Jawa, mengingat masalah semakin langkanya lahan yang tersedia di pulau Jawa, khususnya untuk peningkatan produksi pangan.