Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk tim lintas sektor setelah adanya kasus keracunan massal yang dialami anak-anak sekolah dasar (SD) di Kecamatan Karanglewas.
Ditemui usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan hingga saat ini masih ada sekitar 60 siswa SD yang belum masuk sekolah karena terindikasi keracunan.
“Makanya hari ini saya kumpulkan semua pihak yang terkait dengan MBG,” katanya.
Ia mengakui selama ini pemerintah daerah (pemda) tidak mudah untuk melakukan sesuatu terkait dengan program MBG karena regulasinya belum ada.
Akan tetapi dalam rapat koordinasi tersebut, kata dia, telah disepakati bahwa semua permasalahan yang ada di Banyumas akan diresume untuk dibawa ke Badan Gizi Nasional (BGN).
“Nanti akan saya sampaikan (ke BGN), ini permasalahan yang ada di Banyumas, karena saya yakin permasalahan tidak hanya di Banyumas, juga di kabupaten-kabupaten lain,” katanya.
Selain itu, kata dia, perlu adanya persentase jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai berhasil maupun belum berhasil dengan baik dalam melaksanakan program MBG demi kebaikan ke depan
Lebih lanjut, dia mengatakan Pemkab Banyumas membentuk tim yang diketuai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan melibatkan berbagai pihak seperti Polresta Banyumas, Kejaksaan, Dinas Lingkungan Hidup, puskesmas, dan sebagainya termasuk seluruh forum koordinasi pimpinan kecamatan (forkopimcam).
“Tadi saya sudah perintahkan seluruh camat untuk ikut bertanggungjawab terhadap dapur-dapur yang ada di wilayahnya, dan itu harus dilakukan sebelum ada surat dari saya” kata dia menegaskan.
Kendati demikian, Sadewo belum bisa memastikan surat yang disusun berdasarkan hasil diskusi tim pengawas program MBG itu nantinya akan dituangkan dalam bentuk surat edaran ataukah peraturan bupati karena dia tidak boleh melanggar regulasi dari BGN.
Lebih lanjut, dia mengatakan Pemkab Banyumas sebenarnya telah membentuk satuan tugas (satgas) yang diketuai Wakil Bupati Banyumas untuk mengawasi program MBG namun belum bisa bergerak karena belum ada regulasinya.
“Pada awal (program MBG), puskesmas mau masuk ke dapur saja, regulasinya belum ada, tapi sekarang sudah ada, sehingga bisa ke dapur SPPG untuk melakukan pengecekan makanan,” kata Bupati.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Banyumas Dani Esti Novia mengatakan seluruh korban keracunan massal di Karanglewas yang mencapai 408 orang sudah pulih dan tidak ada yang dirawat inap.
“Sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan sudah kami kirim ke laboratorium Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya masih kami tunggu,” katanya.
Selain di Kecamatan Karanglewas, kata dia, kasus dugaan keracunan makanan program MBG juga dilaporkan dialami 12 siswa SD di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas.
Kendati demikian, dia mengaku belum menerima laporan hasil pemeriksaan lapangan karena tim dari Dinkes Banyumas baru turun ke lokasi pada hari Senin (29/9).
Lebih lanjut, dia mengatakan berdasarkan pendataan, dari 64 SPPG yang telah beroperasi di Banyumas, baru satu SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan 11 SPPG sedang pengajuan.
“Sementara untuk penjamah makanan sudah ada 12 yang mengikuti penyuluhan dari Dinas Kesehatan, sedangkan untuk Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL sudah ada 62 SPPG karena yang dua baru menyusul,” katanya.
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Banyumas Lucky Ayu Purwatiningsih mengatakan saat sekarang tengah dilakukan percepatan sertifikasi penjamah makanan bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten Banyumas.
Jika sebelumnya hanya dua dapur yang dilatih tiap pekan, kata dia, saat sekarang delapan hingga sepuluh dapur akan mengikuti pelatihan setiap Sabtu.
“Target kami selesai pada Oktober 2025 agar operasional SPPG sesuai standar,” katanya.
Terkait dengan kasus dugaan keracunan, dia mengatakan saat ini ada dua dapur SPPG yang dihentikan sementara, yakni dapur Karanglewas Kidul dan Sudagaran.
Menurut dia, penghentian sementara itu langkah etis sekaligus antisipatif.
“Kami berharap percepatan sertifikasi, koordinasi lintas sektor, dan sinkronisasi data penerima manfaat dapat membuat layanan gizi bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di Banyumas lebih optimal,” katanya.
Baca juga: Satgas Program MBG Pusat bakal berkantor di Jawa Tengah