"Janganlah mengalihkan isu BBM ini ke persoalan koalisi," kata Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsy, kepada pers melalui pesan Blackberry di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, apabila saat ini pemerintah menghadapi kekecewaan dari publik, maka hal itu tidak perlu dibawa ke urusan koalisi. Apalagi untuk persoalan kenaikan harga BBM bersubsidi, adalah kebijakan pemerintah yang tidak bisa serta merta ditarik ke persoalan koalisi.
Ditegaskan Alhabsy yang juga anggota Komisi III DPR itu, dalam hal menolak kenaikan BBM, PKS hanya ingin melaksanakan UU Nomor 22/2011 tentang APBN. Pasal 7 ayat 6 UU tersebut dengan tegas menyebutkan tidak ada penaikan harga BBM bersubsidi untuk masyarakat.
"Masa kita yang mau konsisten dengan UU malah disalahkan seperti ini dan sekarang malah pakai mengusir dari koalisi. Saya yakin yang `ngomong` ini sedang cari perhatian SBY dengan mencoba mengalihkan isu di media," ujarnya.
Dia mengemukakan bahwa persoalan kebijakan pemerintah dengan persoalan koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah tidak serta mera bersifat paralel. Ia membuktikan menteri sosial yang merupakan kader PKS tetap mendukung program bantuan langsung sementara masyarakat.
"Perlu diingat pula ketika salah satu menteri PKS dirombak, komunikasi politik PKS tetap santun. Harus diingat pula, sejarah sudah mencatat siapakah yang tidak konsisten dengan kontrak politik yang dibuat, dan itu bukan kami," ujarnya.
Sebelumnya Sopacua meminta PKS keluar koalisi, karena partai itu dinilai telah melanggar kontrak koalisi.
Menurut dia, sikap PKS menentang kebijakan kenaikan harga BBM jelas untuk mencari popularitas diantara isu sentral kenaikan harga BBM dan apalagi saat ini juga sudah semakin dekat dengan Pemilu 2014.
"Ya sudahlah lah, kalau gitu PKS tidak usah di koalisi lagi. Sampai kirim surat ke Pak SBY segala berarti di dalam koalisi tidak pernah dianggap. Padahal kan ada rapat koalisi," demikian Sopacua.