Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima dana insentif fiskal atas keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 353 Tahun 2024, insentif fiskal yang diterima Pemprov yaitu sebesar Rp5,6 miliar.
"Alhamdulillah Jawa Tengah turun angka kemiskinan ekstremnya. Jateng termasuk sembilan provinsi yang mendapat apresiasi berupa insentif terkait dengan penurunan kemiskinan ekstrem," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno disela Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jateng pada Maret 2024 sebanyak 3,70 juta orang, atau mengalami penurunan sebanyak 87,17 ribu orang (0,30 persen), dibandingkan Maret 2023 yang jumlahnya mencapai 3,79 juta orang. Sedangkan untuk angka kemiskinan ekstrem, turun dari 1,97 persen pada tahun 2022 menjadi 1,11 persen pada tahun 2023.
"Kita masih punya pekerjaan rumah (PR), karena angkanya belum nol persen, ini adalah PR kita bersama. Mari kita bareng-bareng (mencapai target) dengan teman-teman (pemerintah) kabupaten kota," katanya.
Selain pemerintah provinsi, sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah juga mendapat apresiasi yang sama dari pemerintah pusat di antaranya Kota Salatiga, Kabupaten Pati, dan Wonosobo.
Sumarno menyatakan, ke depan pekerjaan rumah akan bertambah. Musababnya sistem pengukuran kemiskinan ekstrem berubah menjadi berbasis pendapatan keluarga. Tak pelak, angka kemiskinan ekstrem diperkirakan akan menjadi lebih besar.
Terlepas dari itu, Sumarno berharap apresiasi yang diterima ini menjadi motivasi. Utamanya dalam mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di Indonesia.
"Kami optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini, mendekati 0 persen," kata Wapres.
"Alhamdulillah Jawa Tengah turun angka kemiskinan ekstremnya. Jateng termasuk sembilan provinsi yang mendapat apresiasi berupa insentif terkait dengan penurunan kemiskinan ekstrem," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno disela Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jateng pada Maret 2024 sebanyak 3,70 juta orang, atau mengalami penurunan sebanyak 87,17 ribu orang (0,30 persen), dibandingkan Maret 2023 yang jumlahnya mencapai 3,79 juta orang. Sedangkan untuk angka kemiskinan ekstrem, turun dari 1,97 persen pada tahun 2022 menjadi 1,11 persen pada tahun 2023.
"Kita masih punya pekerjaan rumah (PR), karena angkanya belum nol persen, ini adalah PR kita bersama. Mari kita bareng-bareng (mencapai target) dengan teman-teman (pemerintah) kabupaten kota," katanya.
Selain pemerintah provinsi, sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah juga mendapat apresiasi yang sama dari pemerintah pusat di antaranya Kota Salatiga, Kabupaten Pati, dan Wonosobo.
Sumarno menyatakan, ke depan pekerjaan rumah akan bertambah. Musababnya sistem pengukuran kemiskinan ekstrem berubah menjadi berbasis pendapatan keluarga. Tak pelak, angka kemiskinan ekstrem diperkirakan akan menjadi lebih besar.
Terlepas dari itu, Sumarno berharap apresiasi yang diterima ini menjadi motivasi. Utamanya dalam mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di Indonesia.
"Kami optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini, mendekati 0 persen," kata Wapres.